REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan PBB harus diberi akses untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang, China. Hal itu termasuk praktik kerja paksa dan sterilisasi terhadap wanita etnis Uighur.
“Komisioner Tinggi HAM PBB, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus, saya ulangi harus, diberikan akses yang mendesak dan tidak terkekang ke Xinjiang,” kata Raab dalam sebuah pernyataan yang dirilis kantornya, Ahad (21/2).
Hal itu bakal dia sampaikan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada Senin (22/2). Selain isu Xinjiang, Raab pun bakal membahas krisis di Myanmar dan perlakuan tak etis Rusia terhadap kritikus serta tokoh oposisi di negara tersebut, Alexei Navalny.
Pada Oktober tahun lalu, 39 negara anggota PBB menuntut China membuka akses bagi pengamat independen untuk mengunjungi Provinsi Xinjiang. Hal itu guna menyingkap kebenaran tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di daerah tersebut. Inggris, Amerika Serikat (AS), Swiss, Kanada, Jepang, dan Norwegia adalah beberapa negara yang tergabung dalam 39 negara tersebut.