REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah membantah dengan tegas adanya laporan bahwa Indonesia mendukung pemilihan umum (pemilu) baru oleh junta di Myanmar. Sebelumnya  Reuters melaporkan adanya aksi demonstrasi di Kedutaan Besar RI (KBRI) di Yangon, Selasa (23/2).

"Dalam kesempatan ini sangat tegas membantah adanya satu plan action," ujar Faizasyah dalam pengarahan pers secara virtual, Selasa.

Faizasyah menegaskan, posisi Indonesia tetap sama. Sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan yang sangat jelas.

Indonesia, jelas Faizasyah, sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar dan mengimbau pihak-pihak di sana menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN. Prinsip tersebut di antaranya komitmen pada hukum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum tersedia. Indonesia pun mendesak pihak-pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar.

"Jadi yang ingin kami garisbawahi setelah dari awal kita mengeluarkan pernyataan perkembangan politik di Myanmar, posisi nasional kita tidak ada perubahan atau tidak ada pergeseran posisi apapun dan ini dipertegas setelah Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia yang meminta agar ada satu pertemuan khusus antara para menteri luar negeri ASEAN, " kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika