REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mendorong penyelesaian masalah politik di Myanmar melalui upaya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu upaya itu dilakukan melalui pembahasan negara anggota ASEAN.
Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin beberapa waktu lalu mengarahkan untuk dibuatnya pertemuan khusus para menteri luar negeri (menlu) negara anggota ASEAN dalam membahas perkembangan politik di Myanmar. Hal itu menyusul situasi politik di Myanmar kacau setelah kudeta militer 1 Februari.
"Posisi nasional kita memang sudah jelas, kita mengharapkan adanya satu penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, dan memang lazimnya untuk menyelesaikan satu sengketa dalam proses pemilihan umum," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam pertemuan virtual, Selasa (23/2).
Myanmar belum memiliki mekanisme pemilu yang dimiliki oleh banyak negara demokrasi, seperti tidak adanya Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Oleh karena itu, Indonesia mengajak negara anggota ASEAN untuk setidaknya menyampaikan salah satu prinsip-prinsip prosedural yang berlaku di negara-negara demokrasi.
"Untuk itulah, kita anggap penting satu pertemuan menlu ASEAN untuk sama-sama kita menyamakan persepsi dan membahas isunya ini dari strata ASEAN," ujar Faizasyah. "Dengan demikian hal-hal yang belum ada dalam sistem politik atau mekanisme konstitusi di Myanmar, kita dalam konteks mencarikan solusi melalui pertemuan para menteri luar negeri ASEAN bersifat istimewa."
Negara-negara yang sudah secara langsung dijajaki Menlu Retno adalah Brunei Darussalam dan Singapura. Menurut Faizasyah, Menlu akan bertolak ke Thailand pada dua hari ke depan untuk membahas Myanmar.
Faizasyah mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menangkap pandangan mitra negara ASEAN terhadap situasi di Myanmar. Pertemuan itu juga untuk berkonsultasi mengenai saran para pemimpin negara dalam membuat Pertemuan Khusus Menlu ASEAN tersebut.
"Terlalu dini jika dalam satu artikel disebut rencana aksi atau plan action yang salah satunya menyebutkan seakan RI mendukung adanya proses pemilu baru di Myanmar. Itu bukan posisi Indonesia," ujar Faizasyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika