REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan pemerintah untuk tak alergi terhadap kritik rakyat. Pangi menduga, inilah yang menyebabkan turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2020.
"Kemunculan warga yang kritis menstabilkan kehidupan politik, kehadiran ciritical democracy mengindikasikan kehidupan politik yang sehat apabilla diikuti dengan tekanan untuk perbaikan institusional," kata Pangi dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Rabu (24/2).
Pangi menekankan, kebebasan sipil adalah salah satu yang dijamin dalam demokrasi. Menurutnya, kebebasan sipil dapat diartikan sebagai kebebasan individu untuk mengejar cita-citanya, merealisasikan dan mengekspresikan dirinya secara penuh, terlepas dari bawa-bawaan primordial yang melekat.
"Kebebasan sipil dalam demokrasi, yaitu kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan berorganisasi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan," ujar Pangi.
Pangi khawatir, turunnya IDI berdampak signifikan bagi perekonomian Tanah Air. Menurutnya, negara barat yang menjunjung demokrasi bisa saja takut menanamkan modalnya ke Indonesia. "Turunnya indeks demokrasi Indonesia jelas punya konsekuensi logis terhadap tingkat kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia terkait pinjaman dan lain lain," ucap Pangi.
Dalam IDI versi The Economist Intelligence Unit (EIU) dilaporkan, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah. Selanjutnya, 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
