REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA--Menteri Luar Negeri Prancis Jean Yves Le Drian mengecam aksi represif yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Menurutnya, Beijing melakukan penindasan yang terlembaga di sana.
"Dari wilayah Xinjiang, Cina, kami telah menerima kesaksian dan dokumen yang menguatkan, yang menjelaskan praktik yang tidak dapat dibenarkan terhadap Uighur dan sistem pengawasan serta penindasan yang dilembagakan dalam skala besar," kata Le Drian saat berbicara di sebuah sesi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Rabu (24/2), dikutip laman Anadolu Agency.
Kedutaan Besar Cina di Paris segera merespons pernyataan Le Drian. Mereka menyebut tuduhan genosida, kerja paksa, dan penyiksaan sistematis terhadap etnis Uighur di Xinjiang adalah kebohongan serta tak masuk akal.
“Kebohongan ini adalah alat kekuatan anti-China Barat untuk menjelekkan Cina. Itu menghina 1,4 miliar orang Cina, termasuk 25 juta penduduk multietnis di Xinjiang!" kata Kedutaan Besar Cina di Paris lewat akun Twitter resminya.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan negaranya membuka diri untuk PBB jika ingin menyelidiki dugaan adanya kerja paksa dan genosida terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Dia kembali menekankan tidak ada praktik demikian di wilayah tersebut.
“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. Cina juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (PBB) untuk mengunjungi Xinjiang," kata Wang saat berbicara di Dewan HAM PBB pada Senin (22/2).
Wang menjelaskan Cina menerapkan tindakan kontra-terorisme sesuai hukum di Xinjiang. Dia mengklaim kebijakan yang telah diambil berhasil menciptakan stabilitas sosial di sana. Selama empat tahun tak ada kasus teroris di Xinjiang.
Pernyataan Wang muncul setelah Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan PBB harus diberi akses untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang. “Komisioner Tinggi HAM PBB, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus, saya ulangi harus, diberikan akses yang mendesak dan tidak terkekang ke Xinjiang,” kata Raab dalam sebuah pernyataan yang dirilis kantornya pada Ahad (21/2).
Pada 2018, panel HAM PBB mengatakan mereka telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Beberapa organisasi HAM turut meyakini adanya tindakan represif dan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika