REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, dia telah membaca penilaian intelijen AS tentang kesalahan atas kematian kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi yang terbunuh. Biden mengatakan, akan segera berbicara dengan Raja Saudi Salman, meski belum merinci kapan jadwalnya.
Seperti dilansir laman Anadolu Agency, laporan dari Kantor Direktur Intelijen Nasional diharapkan akan dirilis dalam bentuk yang tidak rahasia pada Kamis (25/2) dini hari waktu setempat. Laporan itu diharapkan akan menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS), penguasa de facto Kerajaan, bertanggung jawab langsung atas pembunuhan Khashoggi.
Mantan Presiden AS Donald Trump secara konsisten berusaha melindungi bin Salman agar tidak disalahkan atas pembunuhan mengerikan itu. Trump juga telah melanggar hukum AS yang mengamanatkan rilis laporan itu kepada anggota parlemen.
Direktur Intelijen Nasional Avril Haines berkomitmen selama sidang konfirmasi untuk mengikuti hukum dengan memberikan laporan kepada Kongres. Khashoggi dibunuh secara brutal dan kemungkinan besar dimutilasi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018.
Pejabat Saudi awalnya menyangkal peran apa pun dalam kematian Khashoggi. Mereka kemudian berusaha menyalahkan apa yang dikatakan sebagai operasi intelijen yang gagal.
Penjelasan itu telah ditolak secara luas oleh PBB dan sekelompok besar anggota parlemen AS. CIA dilaporkan menyimpulkan sebulan setelah Khashoggi dibunuh, MBS langsung memerintahkan pembunuhannya dalam sebuah laporan yang masih dirahasiakan hingga hari ini.
Pada Rabu (24/2), CNN melaporkan bahwa dokumen yang diajukan sebagai bagian dari gugatan yang tidak terkait di Kanada. Gugatan menuduh bahwa dua jet pribadi yang digunakan oleh tim pembunuh Saudi dimiliki oleh sebuah perusahaan yang disita oleh MBS.
Dokumen Top Secret dilaporkan menyatakan bahwa MBS memerintahkan Sky Prime Aviation dimasukkan ke dalam dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi pada 2017, satu tahun sebelum Khashoggi dibunuh. MBS mengontrol dana tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Dana Investasi Publik, sebagai ketuanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika