REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris menjatuhkan sanksi tambahan kepada enam tokoh militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi terkait pelanggaran hak asasi manusia setelah kudeta.
Sebuah pernyataan dari otoritas Inggris pada Kamis mengatakan sanksi ini mengikuti sanksi sebelumnya yang diberlakukan pada berbagai tokoh di negara Asia Selatan itu. Keenam tokoh militer itu dijatuhi sanksi karena "pelanggaran hak asasi manusia yang serius," sehingga menambah 19 tokoh yang sebelumnya dimasukkan ke dalam daftar sanksi oleh Inggris.
"Departemen Perdagangan Internasional akan memimpin mekanisme untuk memastikan bahwa dunia bisnis Inggris tidak berdagang dengan perusahaan milik militer Myanmar," ujar pernyataan itu.
"Ini mengikuti langkah untuk memastikan bantuan dari Inggris digunakan secara tidak langsung untuk mendukung pemerintah yang dipimpin militer, bantuan ditangguhkan dan difokuskan kembali pada yang paling miskin dan paling rentan di Myanmar," ujar mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
