REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Mark Lowcock, menyatakan sekitar 60 persen dari populasi Suriah tidak menerima cukup makanan bergizi secara teratur.
"Sekitar 60 persen dari populasi Suriah, yaitu 12,4 juta orang tidak memiliki akses reguler ke makanan yang cukup aman dan bergizi. Ada tambahan 4,5 juta orang selama setahun terakhir,” kata Lowcock.
Lowcock menyebut angka tersebut disebabkan ekonomi Suriah yang rapuh. Selama 18 bulan terakhir, Suriah telah mengalami sejumlah guncangan. Nilai mata uang pound Suriah turun tiga perempat selama setahun terakhir. Meski begitu, harga makanan dan barang pokok lainnya malah melonjak lebih dari 200 persen.
“Akibatnya daya beli telah menyusut secara substansial. Pengeluaran rata-rata rumah tangga sekarang melebihi pendapatan rata-rata sekitar 20 persen. Ini menyebabkan jutaan orang Suriah putus asa,” ujar dia.
Dilansir MEE, Sabtu (27/2), lebih dari 70 persen warga Suriah mengutang selama setahun terakhir. Banyak juga dari mereka yang menjual aset dan hewan ternak. Para orang tua memilih untuk makan lebih sedikit agar anak-anaknya tidak kekurangan makanan.
Menurut penelitian terbaru PBB, lebih dari setengah juta anak balita di Suriah menderita stunting akibat kekurangan gizi kronis. Lowcock khawatir angka tersebut akan meningkat.
Masalah itu, kata dia, terlihat di semua wilayah di Suriah tapi yang paling buruh ada di wilayah barat laut dan timur laut. Satu dari tiga anak di sana menderita stunting.
“Dari 80 tempat tidur pasien, setengahnya ditempati oleh anak-anak yang kekurangan gizi. Lima anak meninggal di rumah sakitnya akibat kekurangan gizi dalam dua bulan terakhir,” ucap dia.
Sementara itu, dokter anak melaporkan anak-anak yang menderita malnutrisi mencapai 20 orang setiap hari. Banyak dari orang tua yang tidak menyadari anaknya menderita malnutrisi.
“Pelaku pelanggaran serius, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional harus dimintai pertanggungjawaban,” kata dia.
Sumber: middleeastmonitor
Ikuti Whatsapp Channel Republika