REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun berjanji akan melakukan perlawanan, setelah dia dipecat karena mendesak PBB menghentikan kudeta militer di negaranya. Sementara, PBB tidak mengakui junta militer sebagai pemerintahan baru Myanmar. 

"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," ujar Kyaw Moe Tun.

Pemecatan Kyaw Moe Tun diumumkan stasiun televisi pemerintah Myanmar MRTV, pada Sabtu (27/2). Dalam laporannya, MRTV menyebut Kyaw sebagai pengkhianat.

"(Dia) berbicara untuk organisasi tidak resmi yang tidak mewakili negara dan telah menyalahgunakan kekuasaan serta tanggung jawab seorang duta besar," katanya.

Saat berbicara di Majelis Umum PBB, Kyaw mendesak badan internasional itu menghentikan kudeta militer di Myanmar dengan menggunakan segala cara yang diperlukan. Kyaw menyebut, dirinya berbicara atas nama pemerintahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Pemerintah Myanmar yang sah dan terpilih dengan semestinya harus diakui oleh komunitas internasional," ujar Kyaw. 

Pada Jumat (26/2), Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB bahwa, mereka tidak harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar. Jika junta Myanmar mencoba mendapatkan pengakuan internasional dengan menunjuk utusan PBB yang baru, maka hal ini dapat memicu pertarungan di badan dunia tersebut dan akhirnya berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika