Rabu 03 Mar 2021 13:03 WIB

ASEAN Siap Bantu Cari Solusi Damai untuk Myanmar

ASEAN mendesak pembebasan tahanan politik yang ditahan militer.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah

Foto: AP

Para pengunjuk rasa yang mengenakan helm pengaman meneriakkan slogan dan memberi hormat tiga jari selama protes anti-kudeta di belakang penghalang di jalan yang diblokir di Yangon, Myanmar, Selasa, 2 Maret 2021. Demonstran di Myanmar turun ke jalan lagi pada Selasa untuk melakukan protes terakhir. bulan perebutan kekuasaan oleh militer, saat menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara bersiap untuk bertemu untuk membahas krisis politik. Polisi di Yangon, kota terbesar Myanmar, menggunakan gas air mata untuk melawan para pengunjuk rasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara anggota ASEAN melakukan pertemuan secara virtual dalam kerangka Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) yang dipimpin Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN, Selasa (2/3). Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa ASEAN siap membantu Myanmar dalam mencari perdamaian.

"Hormat kami, kami menyatakan kesiapan ASEAN untuk membantu Myanmar secara positif, cara damai, dan konstruktif," tulis Brunei Darussalam dalam pernyataan bersama Menlu ASEAN, Selasa.

Baca Juga

ASEAN juga mendesak pembebasan tahanan politik yang ditahan militer sejak kudeta 1 Februari. Sebab hanya dengan akses meanusiaan, mereka semua yang ditahan dapat dibebaskan.

ASEAN sangat prihatin dengan perkembangan situasi di Myanmar. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN meminta semua pihak di negara tersebut menahan diri dari memicu kekerasan lebih jauh. "Kami meminta semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai melalui dialog yang konstruktif dan rekonsiliasi praktis untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat Myanmar," ujar ASEAN.

Sementara itu, mewakili RI, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa RI sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Myanmar menyusul meningkatnya kekerasan yang telah menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia dari warga sipil.

"Situasi di Myanmar sangat mengkhawatirkan karena masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil, mengkhawatirkan karena situasi dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi, dan mengkhawatirkan karena jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan," ujar Menlu Retno dalam pengarahan secara virtual setelah pertemuan IAMM, Selasa sore.

Militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing melakukan kudeta pada 1 Februari. Militer menahan ketua partai National League for Democracy (NLD) Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Militer berdalih, kudeta dilakukan karena ada kecurangan dalam pemilihan umum pada November lalu. Saat itu pemilu dimenangkan NLD. Kudeta itu mendorong massa turun ke jalan. Aksi pada Ahad (28/2) berujung pada kekerasan yang menewaskan sekurangnya 18 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika