REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) Michelle Bachelet meminta pasukan keamanan Myanmar menghentikan tindakan keras mereka terhadap para pengunjuk rasa damai.
"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan para pengunjuk rasa," kata Bachelet, Kamis (4/3).
Ia mengutuk penggunaan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa damai di seluruh negeri, tempat ratusan orang terluka. Ia juga mendesak militer Myanmar membebaskan orang-orang yang ditahan secara tidak sah sejak kudeta 1 Februari 2021.
Bachelet mengatakan lebih dari 1.700 orang telah ditahan secara sewenang-wenang dan penangkapan terus meningkat. Mereka termasuk 29 jurnalis yang ditangkap dalam beberapa hari terakhir.
Beberapa dari mereka dituduh menghasut untuk menentang atau menghadiri pertemuan yang melanggar hukum. Sedikitnya 54 orang tewas oleh polisi dan tentara Myanmar sejak kudeta, tetapi jumlah kematian sebenarnya bisa jauh lebih tinggi.
Baca juga : 5 Lima Hal yang Membuat Terhindar dari Siksa Kubur
Ia menyebut angka tersebut, yang telah diverifikasi oleh kantornya. Tentara dan polisi dilaporkan melakukan penggeledahan dari pintu ke pintu dan menangkapi orang-orang, beberapa di antaranya menghilang ke dalam tahanan tanpa keluarga mereka diberi tahu tentang keberadaan mereka.
Praktik seperti itu dikenal sebagai penghilangan paksa. Bachelet mendesak para pejabat Myanmar yang telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil mendukung upaya meminta pertanggungjawaban para pemimpin militer atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, melalui penyelidikan dan proses PBB di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).