REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Pemerintah Inggris dapat memotong jumlah uang yang dibelanjakan untuk bantuan luar negeri tanpa mendorong undang-undang melalui Parlemen. Cara ini diduga akan diambil untuk menghindari penolakan anggota parlemen Inggris.
Pemerintah Inggris mengumumkan tahun lalu berencana untuk mengurangi bantuan luar negeri dari 0,7 persen produk domestik bruto menjadi 0,5 persen. Keputusan ini diambil akibat pandemi virus korona. Hanya saja langkah ini menghadapi kritik atas efeknya di beberapa bagian dunia.
Secara khusus, pengurangan pengeluaran Inggris di Yaman yang dilanda perang dan kelaparan dari $ 233,36 juta menjadi $87 juta telah mendapat tentangan keras di dalam dan luar negeri. Bahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya “ hukuman mati” bagi jutaan orang.
Pemangkasan bantuan luar negeri juga menemui kritik dari anggota parlemen oposisi dan pendukung pemerintah dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini menunjukkan pemungutan suara untuk mengubah bantuan luar negeri dapat dengan mudah tumbang.
Menteri Timur Tengah dan Afrika Utara James Cleverly mengungkapkan pemenuhan anggaran bantuan luar negeri untuk tahun ini sulit dipenuhi. Cleverly menyampaikannya saat ditanya oleh Anggota Parlemen Konservatif, Damian Green. Green ingin Clevery
memberikan komitmen bahwa pemotongan tidak akan dilakukan, kecuali disepakati dalam undang-undang. "Saya membayangkan bahwa target (belanja) 0,7 persen mungkin tidak dapat dipenuhi. Pemerintah dapat mendengarkan dengan baik suasana di parlemen tanpa undang-undang," kata Cleverly dilansir dari Arab News, Jumat (5/3).
Sementara itu, Anggota Parlemen Konservatif Anthony Mangnall menentang saran ini. Ia mengatakan jika pemerintah begitu yakin dengan posisinya, maka disarankan membawa masalah ini ke parlemen.
"Apakah pemerintah akan dapat secara legal memotong anggaran bantuan luar negeri, yang saat ini diabadikan dalam hukum Inggris, tanpa pemungutan suara di Parlemen," ucap Mangnall.
Ada juga saran bahwa pemungutan suara dapat dilampirkan ke suara lain atas anggaran Inggris yang akan datang, yang akan diumumkan pada hari Rabu, untuk mengurangi kemungkinan ditolak. Inggris adalah satu-satunya negara G7 yang telah mengusulkan pengurangan bantuan luar negerinya tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika