REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan Washington telah mengidentifikasi tiga media online yang terhubung dengan lembaga intelijen Rusia. Media-media tersebut berusaha menjelekan vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer dan Moderna.
"(Media-media) menyebar banyak jenis informasi palsu, termasuk mengenai vaksin Pfizer dan Moderna, serta organisasi internasional, konflik militer, unjuk rasa dan isu-isu memecah-belah yang dapat mereka eksploitasi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Senin (8/3).
Surat kabar AS, Wall Street Journal (WSJ) yang pertama kali melaporkan identifikasi tersebut. Juru bicara Kremlin membantah klaim Rusia menyebar informasi palsu mengenai vaksin.
Kedutaan Besar Rusia di Washington belum merespons permintaan komentar. Rusia sudah menyetujui vaksin Covid-19 mereka Sputnik V pada Agustus lalu sebelum menggelar uji coba skala besar.
Uji coba peninjauan yang dilakukan selama berbulan-bulan menunjukkan vaksin itu 92 persen efektif menangkal virus Corona. Sementara vaksin yang dikembangkan perusahaan AS Pfizer dan perusahaan Jerman, BioNTech menjadi vaksin pertama yang disetujui AS.
Badan obat-obatan AS baru menyetujui vaksin tersebut pada bulan Desember 2020. Bulan lalu regulator AS menyetujui vaksin kedua yakni vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi asal Massachusetts, Moderna.
Juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Global Engagement Center, lembaga yang melawan propaganda dan penyebaran informasi palsu mengidentifikasi tiga media. Salah satunya yakni News Front dikendalikan badan keamanan federal Rusia.
Sementara dua lainnya yakni Eastern Outlook dan Oriental Review terhubung dan dikelola badan intelijen Rusia. Media keempat Rebel Insiden dikendalikan angkatan bersenjata Rusia tapi media itu tidak terlalu aktif.
"Departemen Luar Negeri akan terus mengekspos aktivitas jahat Rusia di daring, kami juga akan terus bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra kami untuk memberikan respon global melawan penyebaran informasi palsu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika