Perlawanan Warga Taiwan terhadap Kebijakan China Lewat Nanas

REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Sup mie daging sapi klasik Taiwan kini memiliki sentuhan manis dan asam. Upaya menciptakan makanan itu sebagai bentuk dukungan terhadap petani nanas yang mendapatkan larangan impor ke China.

Koki Taipei, Hung Ching Lung, menciptakan menu tersebut di restorannya yang terkenal, Chef Hung. Langkah itu, menurutnya, adalah upaya sederhana untuk mendukung petani nanas Taiwan.

Baca Juga

Hung mengatakan, dia dan timnya menghabiskan tiga hari menguji cara memasukkan nanas ke dalam mie daging. Butuh sekitar 10 kali percobaan. “Pertama kali kami mengujinya saat dimasak dalam sup, rasanya sangat manis, tidak bisa dimakan dan rasanya benar-benar seperti nanas,” katanya.

Upaya yang berhasil ini didasarkan pada pemisahan jus dari buah selama pemasakan. Cara itu akhirnya menghilangkan rasa manis yang akan mengalahkan rasa daging sapi.

Buah nanas menjadi simbol bermuatan politik setelah China melarang impor nanas Taiwan pada 1 Maret, dengan alasan hama. Sebagai tanggapan, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, memulai tantangan media sosial yang disebut "Makan nanas Taiwan sampai Anda meledak," meminta orang-orang untuk mendukung petani di pulau itu.

Kampanye tersebut telah memicu kegilaan media sosial tentang nanas, karena politisi Taiwan berusaha untuk menunjukkan dukungan kepada petani serta pertanian Taiwan. Politisi dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa dan Partai Nasionalis oposisi berbondong-bondong ke pertanian untuk memposting gambar dengan nanas.

Para juru makan seperti Hung bergegas membuat hidangan yang mengandung nanas. Bola udang nanas, salad nanas pinang, dan hidangan klasik seperti nasi goreng dengan nanas hanyalah beberapa hidangan yang disebarkan oleh restoran dan hotel di pulau itu.

Sedangkan China menyangkal langkahnya untuk melarang nanas Taiwan bermotif politik. Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Beijing mengatakan bahwa keputusan itu adalah tindakan keamanan hayati normal, dan sepenuhnya masuk akal dan perlu. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang menghadapi perdagangan yang berbasis aturan, bebas dan adil.