REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Pemerintah militer Myanmar menuduh pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi menerima uang secara ilegal senilai 600 ribu dolar AS dan sejumlah emas saat berada di pemerintahan. Junta militer mengatakan, informasi itu telah diverifikasi dan saat ini sedang melakukan interogasi terhadap beberapa orang yang terlibat.
Juru bicara junta militer Brigjen Zaw Min Tun mengatakan, Presiden Win Myint dan beberapa menteri kabinet juga terlibat korupsi. Zaw Min Tun menambahkan, Presiden Win Myint telah menekan komisi pemilihan negara agar tidak menindaklanjuti laporan penyimpangan yang dilaporkan oleh militer.
Tuduhan terhadap Suu Kyi tersebut adalah yang terkuat sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari. Militer sebelumnya telah membenarkan bahwa kudeta terhadap pemerintah sipil dilatarbelakangi oleh kecurangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi.
Kudeta militer dan penangkapan Suu Kyi dan sejumlah tokoh politik lainnya memicu aksi protes besar-besaran di Myanmar, yang berujung pada kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa. Pada Kamis (11/3), delapan orang tewas ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah demonstran. Amnesty Internasional menuduh militer telah mengadopsi taktik pertempuran untuk menghadapi demonstran. Tindakan militer ini sama dengan eksekusi ekstra-yudisial.
"Ini bukan tindakan untuk mengatasi kerumunan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, mengerahkan pasukan dan metode pembunuhan di tempat terbuka," ujar Direktur Tanggapan Krisis Amnesty Internasional Joanne Mariner.
Seorang juru bicara militer menolak mengomentari kekerasan tersebut. Junta sebelumnya mengatakan bahwa mereka sudah bertindak dengan sangat menahan diri dalam menghadapi demonstran. Junta menuding para demonstran menyerang polisi dan merusak keamanan serta stabilitas nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
