REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui peningkatan hampir 3.700 militer dan polisi ke pasukan penjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah pada Jumat (12/3). Penambahan ini untuk membantu memperbaiki situasi keamanan yang memburuk di negara yang dilanda konflik sejak pemilihan presiden Desember 2020.

Sebuah resolusi dewan, yang diadopsi dengan pemungutan suara 14-0 dengan Rusia abstain, akan menambah batas atas personel militer menjadi 14.400 dan polisi menjadi 3.020. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, merekomendasikan kenaikan bulan lalu dengan mengatakan Republik Afrika Tengah (CAR) berada pada titik kritis.

CAR yang kaya mineral telah menghadapi pertempuran antar-agama dan antar-komunal yang mematikan sejak 2013. Sebagian besar pemberontak Seleka Muslim merebut kekuasaan di ibu kota, Bangui dan Sebagian besar milisi anti-Balaka Kristen melawan, mengakibatkan terbunuhnya ribuan orang dan ribuan orang mengungsi. Negara itu mengalami periode yang relatif damai pada akhir 2015-2016, tetapi kekerasan meningkat dan menyebar sesudahnya.

Kesepakatan damai antara pemerintah dan 14 kelompok pemberontak yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran selama bertahun-tahun telah ditandatangani pada Februari 2019. Namun, kekerasan yang dituduhkan pada mantan presiden CAR, Francois Bozize, dan sekutunya mengancam untuk membatalkan perjanjian tersebut. Kondisi memanas ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi menolak pencalonan Bozize untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Desember.

Presiden Faustin Archange Touadera memenangkan pemilihan ulang pada akhir Desember untuk masa jabatan kedua dengan 53 persen suara. Namun, dia terus menghadapi oposisi dari kekuatan yang terkait dengan Bozize.

Ikuti Whatsapp Channel Republika