REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengangkat isu kesetaraan gender dalam pidato pertamanya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (16/3). Dalam pertemuan ke-65 Komisi Status Perempuan di PBB yang digelar secara virtual, Harris mengatakan bahwa demokrasi pada dasarnya bergantung pada pemberdayaan perempuan dan bahwa demokrasi secara global semakin "di bawah tekanan yang besar".
“Demokrasi membutuhkan kewaspadaan terus menerus, perbaikan terus menerus. Ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan. Dan hari ini, kita tahu bahwa demokrasi semakin berada di bawah tekanan besar,” ujar Harris.
“Status demokrasi juga sangat bergantung pada pemberdayaan perempuan. Bukan hanya karena pengucilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan penanda demokrasi yang cacat, tetapi karena partisipasi perempuan memperkuat demokrasi,” kata Harris menambahkan.
Harris mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden akan merevitalisasi kemitraan Washington dengan UN Women, sebuah badan PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, Amerika Serikat mendorong PBB menentang promosi hak dan kesehatan seksual serta reproduksi karena dianggap sebagai isyarat untuk mendukung aborsi.
Pada 2017, pemerintahan Trump memotong pendanaan untuk Dana Kependudukan PBB (UNFPA). Ketika itu Trump menyatakan badan tersebut "mendukung, atau berpartisipasi dalam pengelolaan, program aborsi paksa atau sterilisasi paksa". Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan itu adalah persepsi yang salah.
Duta Besar AS untuk PBB Thomas-Greenfield mengatakan, Amerika Serikat akan mengambil peran utama untuk memerangi kekerasan seksual dan berbasis gender di seluruh dunia. Amerika Serikat juga mendorong lebih banyak wanita untuk diikutsertakan dalam pembicaraan damai secara global.
“Kami semua percaya dan memahami bahwa ketika perempuan menjadi lebih baik, negara akan menjadi lebih baik. Inilah saatnya kita menerjemahkan komitmen mulia kita menjadi tindakan nyata,” kata Thomas-Greenfield.
Ikuti Whatsapp Channel Republika