REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, menghadiri pertemuan pertamanya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (16/3). Dia menghadiri pertemuan tentang kesetaraan gender. 

Harris menyatakan, demokrasi pada dasarnya bergantung pada pemberdayaan perempuan. Demokrasi pun secara global semakin di bawah tekanan besar. 

“Status demokrasi juga sangat bergantung pada pemberdayaan perempuan. Bukan hanya karena pengucilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan penanda demokrasi yang cacat, tetapi karena partisipasi perempuan memperkuat demokrasi," kata wakil presiden AS ini. 

Dalam sebuah pernyataan video kepada Komisi ke-65 tentang Status Perempuan, Harris menegaskan, AS akan bekerja untuk meningkatkan keduanya.  “Demokrasi membutuhkan kewaspadaan terus menerus, perbaikan terus menerus. Ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan. Dan hari ini, kita tahu bahwa demokrasi semakin berada di bawah tekanan besar," ujarnya. 

Harris mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden akan merevitalisasi kemitraan Washington dengan UN Women atau badan PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pada pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump, AS mendorong PBB menentang promosi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan karena menganggapnya sebagai kode untuk aborsi. Keputusan itu menentang bahasa seperti itu dalam resolusi PBB. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika