REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Panel penasihat Pemerintah Jepang tentang langkah-langkah penanganan virus corona pada Kamis (18/3) menyetujui rencana untuk membiarkan keadaan darurat di wilayah Tokyo berakhir seperti yang dijadwalkan pada Ahad (21/3). Sementara, gubernur Tokyo memperingatkan warga untuk tidak lengah.
Perdana Menteri Yoshihide Suga mengisyaratkan langkah tersebut pada Rabu (17/3), dengan mengatakan, ketersediaan tempat tidur rumah sakit telah meningkat di Tokyo dan tiga prefektur tetangganya, di mana pembatasan tetap berlaku sejak awal Januari.
"Tidak ada keberatan dengan rencana itu," kata Menteri Ekonomi Yasuhisa Nishimura, yang juga mengepalai penanganan virus corona Jepang, usai pertemuan dengan panel penasihat. Namun dia menambahkan bahwa para ahli mencatat jika infeksi telah bergerak perlahan dalam beberapa hari terakhir, dan kemunculan kembali pasti akan terjadi.
Sementara berada di bawah tekanan untuk mengendalikan Covid-19 menjelang Olimpiade Tokyo musim panas ini, pemerintah ingin memulai aktivitas ekonomi di wilayah Tokyo Raya, yang 36 juta penduduknya merupakan 30 persen dari populasi Jepang. Jumlah kasus Covid-19 baru telah turun dari puncaknya pada awal Januari, ketika gelombang pandemi ketiga dan paling mematikan melanda negara itu. Tetapi penghitungan harian untuk Tokyo masih jauh dari target Gubernur Yuriko Koike untuk mengurangi rata-rata tujuh hari menjadi 70 persen atau lebih rendah dari minggu sebelumnya.
Pada Rabu (17/3), ibu kota melaporkan 409 kasus, dibandingkan kasus puncak sebanyak 2.520 pada 7 Januari, dan tertinggi sejak pertengahan Februari. "(Keadaan darurat akan dicabut) pada tanggal 21, tetapi apakah itu berarti ada yang terjadi setelah itu? Tidak, tidak, dan kami harus melihatnya sebagai memasuki tahap baru," kata Koike kepada wartawan.
"Penyuntikan pertama vaksin untuk 14 juta warga (Tokyo) baru saja dimulai, dan sampai kami selesai, kami harus berjuang dengan tangan kosong," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
