REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi mengusulkan inisiatif perdamaian baru untuk mengakhiri konflik Yaman. Insiatif tersebut termasuk penerapan gencatan senjata nasional yang akan dilaksanakan di bawah pengawasan PBB.
“Kami akan bekerja dengan komunitas internasional, dengan mitra kami dan dengan pemerintah Yaman untuk mendorong prakarsa ini dilaksanakan," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada Senin (22/3), dikutip laman Al Arabiya.
Dia mengatakan Saudi akan melakukan semua upaya untuk menekan kelompok pemberontak Houthi agar bersedia datang ke meja perundingan. "Karena kami yakin bahwa menghentikan pertempuran dan fokus pada solusi politik adalah satu-satunya jalan untuk maju," ujar Pangeran Faisal.
Pangeran Faisal mengungkapkan jika pemerintah Yaman dan kelompok Houthi setuju untuk bernegosiasi, bandara di ibu kota Sanaa bakal dibuka kembali. Impor bahan makanan dan bahan bakar melalui pelabuhan Hodeidah pun dimungkinkan untuk dilakukan.
Pangeran Faisal mengungkapkan, inisiatif tersebut bakal berlaku segera setelah Houthi menyetujuinya. “Terserah Houthi sekarang, dan kami siap untuk pergi hari ini. Kami berharap kami bisa segera melakukan gencatan senjata. Houthi harus memutuskan apakah akan mengutamakan kepentingan mereka atau kepentingan Iran terlebih dahulu," ujarnya.
Sejak Maret 2015, Saudi telah melakukan intervensi militer di Yaman. Mereka berupaya menumpas Houthi dan mengembalikan pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi yang diakui secara internasional ke tampuk kekuasaan. Saudi memandang Houthi sebagai ancaman karena didukung Iran.
Sejak saat itu, Saudi gencar melancarkan serangan udara ke Yaman. Peperangan telah menyebabkan banyak sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya hancur. Konflik memicu jutaan warga kelaparan. Akses ke fasilitas atau layanan kesehatan semakin sulit.
PBB telah menyatakan krisis di Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Hingga kini belum ada tanda-tanda konflik Yaman bakal berakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika