REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Juru bicara junta militer Myanmar Zaw Min Tun mengatakan jumlah pengunjuk rasa yang tewas dalam gelombang demonstrasi menentang kudeta sebanyak 164 orang. Sementara, organisasi aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan setidaknya 275 orang meninggal.

Pernyataan Zaw Min Tun itu disampaikan satu hari setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi pada kelompok atau individu yang terlibat dalam kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Rabu (24/3) Zaw Min Tun menyalahkan pengunjuk rasa atas pertumpahan darah itu.

Ia mengatakan tidak hanya pengunjuk rasa tapi sembilan anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan-bentrokan gelombang unjuk rasa. Zaw Min Tun mengatakan kematian-kematian itu disebabkan aksi mogok kerja yang membuat operasi rumah sakit tidak penuh.

Zaw Min Tun menyebutkan aksi mogok kerja tersebut 'tidak bijaksana dan etis'. Para penentang kekuasaan militer kerap menggelar aksi mogok kerja. Aksi yang diikuti pegawai negeri sipil dan petugas keamanan membuat pemerintah lumpuh.

Juru bicara junta militer itu juga menuduh media menyebarkan 'berita palsu' dan memanasi kerusuhan. Ia mengatakan wartawan bisa dihukum bila berhubungan dengan sisa anggota pemerintahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang membentuk Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).

Baca juga : Militer Myanmar Bebaskan Lebih dari 600 Tahanan dari Pendemo

Ikuti Whatsapp Channel Republika