REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pertemuan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Guilin, Daerah Otonomi Guangxi, membahas berbagai isu, mulai hak asasi manusia hingga krisis politik di Myanmar.

Kedua belah pihak menyuarakan dukungannya kepada semua pihak di Myanmar untuk mencari solusi politik dalam menyelesaikan krisis. Solusi tersebut harus sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku serta menghindari campur tangan pihak asing yang ingin mengambil keuntungan dari kriris di Myanmar, demikian pernyataan bersama kedua menteri yang beredar di sejumlah media di China, Rabu (24/3).

Kedua Menlu mendesak Amerika Serikat menghentikan intimidasi sepihak, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan meninggalkan konfrontasi di kawasan.

Mengenai masalah nuklir Iran, kedua Menlu itu percaya bahwa AS akan segera mengacu pada Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan mencabut sanksi sepihak terhadap Iran. Pada saat yang sama, mereka meminta Iran untuk tetap patuh dan mendorong implementasi JCPOA dalam mencegah proliferasi nuklir.

Isu-isu tentang perubahan iklim, situasi di Asia-Pasifik, Afghanistan, Suriah, dan Sudan tersebut dibahas dalam pertemuan dua menlu di kota wisata di wilayah selatan daratan China itu. Pertemuan kedua menlu yang berlangsung mulai Senin (22/3) itu dilaksanakan di tengah sanksi Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat terhadap China terkait isu Xinjiang. Pertemuan tersebut juga digelar beberapa hari setelah pertemuan diplomat tingkat tinggi AS dan China di Alaska. 

Baca juga : Netanyahu Klaim Menang Pemilu Israel

Ikuti Whatsapp Channel Republika