REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris meminta Beijing untuk mengizinkan akses internasional ke Xinjiang, untuk memverifikasi kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di provinsi tersebut. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah China menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Inggris karena telah menyebarkan kebohongan tentang situasi di Xinjiang.
"Inggris bergabung dengan komunitas internasional dalam memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah Cinaa memberikan sanksi kepada para pengkritiknya," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab dalam sebuah pernyataan.
"Jika Beijing ingin secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, maka mereka harus memberikan akses penuh kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, untuk memverifikasi kebenaran," kata Raab menambahkan.
China menjatuhkan sanksi terhadap organisasi dan individu Inggris karena menyebarkan "kebohongan dan informasi yang salah" tentang situasi di Xinjiang. Sanksi tersebut menargetkan empat entitas dan sembilan individu.
Mereka yang dikenai sanksi termasuk seorang anggota parlemen dari partai Konservatif yang memimpin Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Tom Tugendhat, mantan pemimpin partai Konservatif Duncan Smith, dan pengacara hak asasi manusia terkemuka Helena Kennedy, yang merupakan rekan oposisi Partai Buruh di majelis tinggi. Selain itu, Geoffrey Nice, yang memimpin Pengadilan Uighur, yaitu pengadilan independen untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, juga dikenakan sanksi.
Mereka dikenakan sanksi berupa larangan untuk memasuki wilayah China, dan tidak boleh berurusan dengan warga serta institusi China. Selain itu, anggota keluarga mereka juga mendapatkan sanksi serupa.
"China dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya, dan memperingatkan pihak Inggris untuk tidak (untuk) melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Jika tidak, China akan dengan tegas membuat reaksi," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri China, dilansir Aljazirah, Jumat (26/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika