Pemerintah Cina pada hari Jumat (26/03) mengumumkan pemberian sanksi terhadap individu dan entitas asal Inggris atas apa yang disebut sebagai "kebohongan dan disinformasi" tentang Xinjiang.
Langkah Beijing ini merupakan balasan atas sanksi yang sebelumnya dijatuhkan oleh Inggris - bersama dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada - atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam "skala industri" terhadap muslim Uighur di Xinjiang.
"Pihak Cina memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada sembilan orang berikut, beserta empat entitas dari pihak Inggris yang dengan jahat menyebarkan kebohongan dan disinformasi," kata Kementerian Luar Negeri Cina dalam sebuah pernyataan.
Sanksi tersebut menargetkan mantan pemimpin Partai Konservatif, Iain Duncan Smith, dan anggota parlemen lain termasuk Ketua Komite Urusan Luar Negeri Tom Tugendhat, dan Nusrat Ghani, seorang kritikus vokal atas kegiatan Beijing di Xinjiang.
Sembilan orang yang dijatuhi sanksi beserta anggota keluarga dekat mereka akan dilarang memasuki wilayah Cina, Hong Kong dan Macau, kata kementerian tersebut. Kementerian juga menambahkan bahwa properti mereka di Cina akan dibekukan. Selain itu, warga serta institusi Cina akan dilarang berbisnis dengan mereka.
Sedangkan keempat entitas yang dijatuhi sanksi adalah Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, China Research Group (yang dibentuk oleh sekelompok anggota parlemen konservatif), Uyghur Tribunal (yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran hak pemerintah Cina), dan Kamar Pengadilan Essex.
Ramai-ramai beri sanksi ke Cina
Sebelumnya, 27 negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pada Senin (22/03) menjatuhkan sanksi perjalanan dan keuangan kepada empat pejabat Cina yang diduga ikut bertanggung jawab atas pelanggaran di Xinjiang.
Sanksi oleh negara-negara Barat terhadap Beijing ini adalah contoh tindakan terkoordinasi yang termasuk jarang dilakukan. Padahal saat ini Cina dan Uni Eropa sedang berada dalam tahap akhir untuk menyetujui pakta perdagangan antara negara itu dan blok UE.
Pada Kamis (25/03) Prancis memperingatkan akan mengambil sikap tegas tentang poin dugaan kerja paksa untuk dimasukkan dalam pakta tersebut.
Sementara Duta Besar Australia untuk Cina, Graham Fletcher, juga dilaporkan menyebut negara itu sebagai mitra dagang yang "pendendam" dan "tidak dapat diandalkan" saat ia mengungkapkan penurunan tajam sebagian besar ekspor ke pasar terpenting negara itu.
Kepada grup bisnis Cina-Australia dalam sebuah pertemuan online pada hari Kamis Duta Besar Graham Fletcher mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah Cina menyadari kerusakan di Australia dan dunia internasional yang timbul dari praktik perdagangannya. Fletcher mengatakan dan dikutip oleh surat kabar Australia dan Australian Broadcasting Corporation.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia belum mengomentari keakuratan laporan media tersebut.
Saling beri sanksi
Sebagai tanggapan atas sanksi dari berbagai negara terhadapnya, Cina membalas Uni Eropa dengan sanksi serupa awal pekan ini, menargetkan 10 warga negara Uni Eropa, termasuk para politisi, karena "sangat ikut campur" urusan dalam negerinya, dan karena "nyata-nyata melanggar hukum internasional."
Cina juga memberi sanksi kepada entitas UE termasuk lembaga pemikir Mercator Institute for China Studies (Merics) di Jerman dan sebuah organisasi demokrasi asal Denmark. Stasiun TV pemerintah Cina pada Kamis menyerukan boikot jaringan ritel asal Swedia H&M menyusul pemberian sanksi oleh Barat.
Menurut aktivis dan pakar hak asasi manusia, lebih dari satu juta orang yang kebanyakan berasal dari etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya - telah ditahan di kamp-kamp interniran di Cina sejak 2017. Para pengamat mengatakan kamp itu adalah bagian dari kampanye pemerintah untuk secara paksa mengasimilasi etnis minoritas.
ae/vlz (AFP, AP)
Ikuti Whatsapp Channel Republika