REPUBLIKA.CO.ID, NEW CASTLE -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan panggilan telepon kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Jumat (26/3). Dalam panggilan telepon itu, Biden memberikan usulan kepada Johnson agar negara-negara demokratis memiliki rencana pembangunan infrastruktur untuk menyaingi Belt and Road Initiative (BRI) atau inisiasi Jalur Sutra modern yang digagas oleh Cina.
Pernyataan tersebut muncul setelah Biden mengatakan bahwa dia akan mencegah Cina mengambil alih posisi AS sebagai negara paling kuat di dunia. Biden juga berkomitmen melakukan investasi besar-besaran untuk memastikan AS menjadi pemenang dalam persaingan dengan Cina.
Biden berencana untuk mengungkap rencana multi-triliun dolar untuk meningkatkan infrastruktur AS pada minggu depan. Dia akan memastikan peningkatan investasi AS dalam teknologi baru yang menjanjikan, seperti komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan bioteknologi. Namun Washington belum dapat meyakinkan negara-negara yang terlibat dalam skema BRI untuk menawarkan alternatif lain.
BRI adalah skema infrastruktur multi-triliun dolar yang diluncurkan pada 2013 oleh Presiden Xi Jinping. Skema ini melibatkan inisiatif pembangunan dan investasi yang akan membentang dari Asia Timur hingga Eropa. Proyek tersebut akan secara signifikan memperluas pengaruh ekonomi dan politik Cina, serta meningkatkan kekhawatiran bagi AS.
Lebih dari 100 negara telah menandatangani perjanjian dengan Cina untuk bekerja sama dalam proyek-proyek BRI seperti kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Menurut database Refinitiv, pada pertengahan tahun lalu lebih dari 2.600 proyek dengan biaya 3,7 triliun dolar AS telah dikaitkan dengan inisiatif tersebut.
Namun, Cina mengatakan sekitar 20 persen proyek BRI telah "sangat terpengaruh" oleh pandemi virus corona. Beijing mengurangi beberapa rencana setelah beberapa negara berusaha meninjau, membatalkan atau menurunkan komitmen, dengan alasan kekhawatiran atas biaya, erosi kedaulatan, dan korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika