REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Ahad (28/3) waktu setempat mengecam jatuhnya korban jiwa para pengunjuk rasa menentang militer Myanmar. Dia menyebut pertumpahan darah di negara tersebut benar-benar keterlaluan.
Dalam gelombang demonstrasi terbaru aparat keamanan telah menewaskan lebih dari 100 orang termasuk tujuh anak-anak. Pada Sabtu (28/3), sekurangnya 107 orang gugur di seluruh Myanmar ketika aparat keamanan menembaki pengunjuk rasa.
"Ini mengerikan," ujar Biden dalam sambutan singkat di Delaware, dikutip laman Channel News Asia, Senin (29/3).
"Benar-benar memalukan, dan berdasarkan laporan yang saya dapatkan, banyak sekali orang terbunuh yang sama sekali tidak perlu," ujarnya melanjutkan.
Gugurnya para pengunjuk rasa Sabtu terjadi bersamaan junta menggelar parade besar untuk Hari Angkatan Bersenjata tahunannya. Sementara itu, Uni Eropa mendeskripsikan kekerasan mematikan junta Myanmar sebagai hal yang sangat tak bisa diterima.
Baca juga : Bachelet: Militer Myanmar Pengecut dan Memalukan
"Jauh dari merayakan, militer Myanmar kemarin telah membuat hari yang mengerikan dan memalukan," ujar kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam sebuah pernyataan.
Kecaman itu muncul setelah kepala pertahanan 12 negara termasuk AS, Inggris, Jepang, dan Australia mengecam militer Myanmar. "Seorang militer profesional mengikuti standar perilaku internasional dan bertanggung jawab untuk melindungi, bukan merugikan orang-orang yang dilayaninya," kata pernyataan bersama yang langka itu.
"Kami mendesak Angkatan Bersenjata Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan bekerja untuk memulihkan rasa hormat dan kredibilitas dengan rakyat Myanmar yang telah hilang melalui tindakannya," ujar pernyataan itu menambahkan.
Menurut kelompok pemantau lokal, jumlah korban tewas akibat tindakan keras sejak kudeta telah meningkat menjadi sedikitnya 423 orang. Pemakaman banyak korban tewas diadakan pada Ahad (28/3) waktu setempat, setelah hari paling berdarah sejak kudeta itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika