REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris menegaskan bahwa pub dan restoran di negara itu tidak akan membutuhkan sertifikat vaksin pencegah infeksi virus corona jenis baru (COVID-19). Sertifikat ini tak lagi diperlukan saat diizinkan untuk dibuka kembali mulai pekan depan.
Hal tersebut diumumkan oleh Nadhim Zahawi yang menjabat sebagai menteri untuk distribusi vaksin (Minister for COVID Vaccine Deployment) pada Selasa (6/4). Pemerintah Inggris berencana melonggarkan aturan pembatasan lockdown (karantina wilayah) mulai 12 April mendayang, dengan mengizinkan bisnis-bisnis yang dianggap tidak penting beroperasi kembali.
Selain pub dan restoran, pusat kebugaran, taman, dan hotel, hingga kebun binatang juga diizinkan kembali beroperasi. Ini menjadi bagian dari langkah kedua Pemerintah Inggris untuk melonggarkan lockdown, menuju kehidupan kembali normal di tengah pandemi COVID-19.
“Kami akan mulai melakukan langkah kedua dan selanjutnya. Tidak ada pub maupun restoran yang membutuhkan sertifikasi dalam bentuk apapun,” ujar Zahawi kepada Sky News, Selasa (6/4).
Zahawi mengatakan banyak negara lain di dunia yang menggunakan teknologi untuk memastikan wabah terkendali. Karena itu, ia menegaskan bahwa Inggris akan mencoba hal serupa.
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan bahwa mulai 12 April mendatang, negara itu akan melonggarkan aturan pembatasan lockdown, dengan pembukaan kembali bisnis-bisnis non-esensial. Ia mengatakan, sertifikat atau paspor vaksin tak akan digunakan sebagai syarat tempat-tempat publik ini beroperasi karena tak semua orang bisa mendapatkan vaksinasi atas sejumlah alasan medis.
Meski demikian, Johnson mengingatkan agar orang-orang di negara itu segera melakukan vaksinasi COVID-19, mengingat ancaman gelombang wabah masih ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
