Sejak 2019 Rusia dikabarkan giat menumpuk pasukan di perbatasan ke Ukraina. Namun eskalasi sejak pekan lalu mendorong Pakta Pertahanan Atlantik Utara menyuarakan sikap.
"NATO akan terus mendukung keutuhan teritorial dan kedaulatan Ukraina,” tutur seorang juru bicara NATO kepada harian Jerman, Welt. "Kami tetap waspada dan memantau situasinya dengan seksama,” imbuhnya.
Langkah Rusia itu menyiratkan adanya keinginan mengakhiri kesepakatangencatan senjata yang berlaku sejak pertengahan 2020 lalu.
Awal April silam, NATO mengundang 30 duta besarnya untuk membahas situasi keamanan teranyar di kawasan Laut Hitam. "Aliansi mengkhawatirkan aktivitas militer besar-besaran oleh Rusia di dalam dan sekitar Ukraina”, kata sang juru bicara NATO menambahkan.
Status bahaya level tertinggi
Penumpukan tentara Rusia baru-baru ini mendorong Komando Eropa militer AS untuk menaikkan status bahaya ke level tertinggi.
Pada 26 Maret silam, empat serdadu Ukraina tewas akibat tembakan senjata artileri Rusia ke kawasan timur Ukraina. Sepanjang tahun ini, sudah sebanyak 19 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan Rusia.
Jumat (2/4), Presiden AS Joe Biden, mengomentari mobilisasi militer Rusia dengan mendeklarasikan dukungan terhadap Ukraina. Utusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borell langsung mengontak Menlu Ukraina, Dmytro Kuleba dan menjanjikan "dukungan kokoh UE untuk kedaulatan dan keutuhan teritorial Ukraina.”
Sementara Jerman dan Prancis yang sedang menggodok jalan keluar damai dari konflik Ukraina juga menyuarakan hal serupa.
Agresi seputar perkembangan politik
Eskalasi konflik di timur Ukraina berawal ketika Rusia bereaksi agresif terhadap kemenangan Volodymyr Zelenskyy dalam pemilu April 2019. Hanya beberapa hari kemudian, Moskow mengumumkan program satu juta paspor bagi penduduk Ukraina Timur di wilayah Donbas yang dikuasai pemberontak pro-Rusia.
Langkah itu dinilai krusial karena menempatkan penduduk Ukraina di bawah perlindungan Rusia, dan melumat peluang pulihnya kedaulatan Kiev atas kawasan yang diduduki. Sejak itu Moskow mulai menumpuk pasukan di perbatasan.
Konflik kian memanas ketika Presiden Zelenskyy mempreteli jaringan politik dan media pro-Rusia pada Februari silam. Kiev juga membekukan aset para politisi yang dianggap mendukung Kremlin, antara lain sekutu dekat Vladimir Putin, Viktor Medvedchuk.
Bagi Zelenskyy, Ukraina tidak memiliki banyak pilihan untuk mengakhiri perang di Ukraina Timur.
Dalam sebuah kicauan kepada Sekretaris Jendral NATO, Jens Stoltenberg, dia mengatakan pihaknya berkomitmen mereformasi sektor pertahanan sebagai syarat menjadi anggota. "Tapi reformasi tidak akan menghentikan langkah Rusia,” tulisnya.
"NATO adalah satu-satunya cara mengakhiri perang di Donbas. Keanggotaan Ukraina akan menjadi sinyal kuat terhadap Rusia.”
rzn/as (afp, dpa, atlanticcouncil)
Ikuti Whatsapp Channel Republika