REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak akan memberikan dukungan terhadap kudeta militer, tak peduli itu terjadi di negara mana pun, kata Ketua Majelis Umum PBB Volkan Bozkir pada Selasa (6/4).

"Berbicara mewakili PBB, saya dapat meyakinkan kalian semua bahwa selama kepemimpinan saya tidak ada kudeta militer di negara mana pun yang akan didukung (PBB)," kata Volkan Bozkir kepada anggota parlemen di parlemen Turki.

Pada hari kedua kunjungan resmi ke negara asalnya Turki, Bozkir mengatakan bahwa dirinya prihatin dengan situasi di Myanmar sejak militer di negara Asia Tenggara itu merebut kendali pemerintah pada 1 Februari.

“PBB menyerukan agar kudeta militer dikutuk dan agar perdana menteri dan pemimpin yang terpilih di sana segera dibebaskan," kata diplomat asal Turki itu.

Tentara Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, menggulingkan pemerintah yang terpilih Aung San Suu Kyi dan mengakhiri pengalaman singkat negara itu dengan pemerintahan demokratis. Kampanye oposisi sipil dengan demonstrasi massa dan aksi duduk telah dilawan dengan kekerasan mematikan.

Bozkir mengatakan dunia menghadapi kontradiksi ekonomi global karena pandemi Covid-19. Dunia akan menghadapi situasi penting setelah pandemi, kata Bozkir.

"Kita tidak hanya harus memberantas pandemi, tetapi juga harus merencanakan apa yang akan kita lakukan setelah pandemi, dan harus memutuskan negara mana yang akan diprioritaskan," tutur dia.

Ketua Majelis Umum PBB menambahkan "Lebih dari 115 juta orang berada dalam bahaya jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem."

Ikuti Whatsapp Channel Republika