REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki dilaporkan telah memanggil perwakilan China untuk Turki Selasa kemarin. Dalam pemanggilan itu, para pemimpin oposisi mengkritik perlakuan China terhadap Muslim Uighur selama lebih dari tiga dekade lalu.

Alasan pemanggilan itu dilakukan setelah perwakilan China melalui kicauannya di Twitter menjelaskan bahwa pihaknya menentang dan tegas pada siapapun yang menantang kedaulatan China serta integritas teritorial. China, katanya, memiliki hak yang sah untuk merespons.

Para politisi, pemimpin Partai IYI Meral Aksener dan Wali Kota Ankara Mansur Yavas dari oposisi utama CHP, memperingati China mengenai apa yang mereka sebut sebagai peringatan 31 tahun pemberontakan singkat. Khususnya, yang dilakukan oleh orang Uighur dalam melawan pemerintah di ujung barat China.

"Kami tidak akan tinggal diam tentang penganiayaan mereka,’’ ujar Aksener dikutip dari the Arab Weekly, Kamis (8/4). Hal serupa juga ditegaskan oleh Wali Kota Ankara, Yavas, menurut dia, pihaknya masih merasakan sakitnya pembantaian itu pada 1990 silam.

Tak sampai di sana, diketahui, sekitar 40 ribu orang Uighur di Turki telah mengkritik pendekatan pemerintah Beijing pasca-China menyetujui perjanjian ekstradisi pada Desember silam. Khususnya, ketika ada kekhawatiran mereka dikirim kembali ke China.

Pakar PBB memperkirakan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di Xinjiang, China barat laut. Amerika Serikat mengatakan pada Januari silam, China telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menindas orang Uighur. China telah membantah semua tudingan Barat yang dianggap sebagai kebohongan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika