REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Perguruan tinggi di Amerika Serikat (AS) berharap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal mulai musim gugur tahun ini, atau sekitar September mendatang. Namun, berbagai pertimbangan tengah didiskusikan.
Salah satu pertimbangannya termasuk apakah universitas harus mendesak mahasiswa melakukan vaksinasi untuk mencegah infeksi virus corona jenis baru (COVID-19) terlebih dahulu. Atau, mereka secara hukum dianggap sebagai golongan yang menjadi prioritas.
Sejumlah universitas seperti Rutgers University, Brown University, Cornell University, dan Northeastern University beberapa waktu lalu memberitahukan agar mahasiswa melakukan vaksinasi sebelum kembali ke kampus musim gugur mendatang. Dengan demikian, diharapkan herd immunity atau kekebalan kawanan tercipta, yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan normal.
Meski demikian, beberapa universitas menyerahkan keputusan kepada mahasiswanya. Kampus-kampus lain meyakini bahwa tidak dapat mewajibkan vaksinasi secara hukum.
Di Virginia Tech, pejabat universitas memutuskan bahwa tidak bisa melakukannya karena Administrasi Makanan dan Obat AS (FDA) saat ini hanya mengizinkan penggunaan darurat vaksin dan belum memberikan persetujuan penuh kepada mahasiswa.
Profesor Hukum dari Universitas Harvard, Glenn Cohen mengatakan tidak ada alasan hukum perguruan tinggi tidak diizinkan mewajibkan vaksinasi COVID-19. Meski demikian, tidak ada pedoman federal yang secara eksplisit mengizinkan mandat vaksinasi.
Bentrokan terbesar bisa terjadi di negara bagian yang mengambil sikap menentang persyaratan vaksinasi.
Di Florida, Gubernur Ron DeSantis melarang semua bisnis meminta pelanggan untuk menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi COVID-19. Perintah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang rencana Universitas Nova Southeastern untuk mewajibkan siswa dan staf mendapatkan vaksinasi.
Pimpinan perguruan tinggi tersebut mengatakan bahwa masih yakin dengan rencananya. Namun, ia menegaskan bahwa akan menghormati hukum di Florida dan semua arahan pemerintah federal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
