REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perlindungan Israel terhadap serangan pesawat tak berawak atau drone sangat buruk. Berdasarkan laporan Pengawas Keuangan Negara Matanyahu Englman, buruknya perlindungan tersebut memicu tindakan saling menyalahkan atas siapa yang bertanggung jawab untuk mengekspose negara itu pada ancaman berbahaya bagi keamanan nasional.
Berdasarkan laporan itu, dalam periode Oktober 2019 hingga Juni 2020 menemukan bahwa hingga 78 persen tentara Israel tidak memiliki perlindungan dari serangan pesaawat tak berawak. Englman mengatakan bahwa hingga Juli 2020, ada 30 ribu drone yang beroperasi di Israel dan telah melakukan 90 ribu penerbangan di wilayah Tel Aviv selama setahun terakhir. Sebagian besar dari mereka tidak terdaftar. Israel tidak memiliki teknologi untuk mengikuti atau menerapkan batasan pada pesawat tak berawak tersebut.
"Memperluas penggunaan drone membawa banyak keuntungan, tetapi perlu ada kemajuan yang konstan dalam teknologi dan kemudahan regulasi untuk menghadapi ancaman keamanan, kriminal, dan keselamatan yang berkembang, yang mencakup bahaya terhadap kehidupan manusia dan keamanan nasional," kata Englman di Jerusalem Post.
Ada ketidaksepakatan yang tajam tentang siapa yang harus disalahkan, terutama karena masalah yang disoroti dalam laporan tersebut diangkat pada 2017. Ketidaksepakatan tentang kewenangan mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya berbagi informasi dan membagi tanggung jawab.
Englman memberikan rekomendasi agar polisi dan Otoritas Penerbangan Sipil bekerja sama membangun infrastruktur nyata untuk menuntut individu atas kejahatan terkait drone. Laporan itu mengkritik tajam otoritas Israel karena memindahkan operasi dari ibu kota Israel Tel Aviv.
Baca juga: Eks Menhan: AS Harus Kerahkan Banyak Pasukan di Laut Hitam
Menurut Englman, pemindahan ibu kota Israel telah tersebut merusak kemampuan intelijen militer karena mereka memindahkan sebagian besar unitnya ke wilayah Beersheba tanpa mempertimbangkan mobilitas personel intelijen. Sekitar 93 persen dari staf intelijen yang seharusnya bekerja di selatan tidak tinggal di wilayah Beersheba.
Sebagian besar staf intelijen yang memiliki keluarga tidak dapat pindah dengan mudah. Oleh karena itu, laporan tersebut memperingatkan perwira tinggi intelijen pindah ke sektor swasta untuk menghindari keharusan pindah ke wilayah selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika