REPUBLIKA.CO.ID, OSAKA -- Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura mengatakan akan meminta pemerintah Jepang mendeklarasikan masa darurat. Ia berharap langkah itu dapat menahan lonjakan kasus positif virus corona.
Provinsi ketiga terpadat di Jepang itu dan beberapa prefektur lainnya sudah menerapkan 'kuasi-darurat' atau memperketat peraturan pembatasan sosial selama dua pekan. Harapannya dapat mengendalikan penyebaran virus corona.
"Hasil dari langkah-langkah ini harusnya sudah muncul, tapi ketika kami melihat angka kasus infeksi dari kemarin, angkanya 1.220 kasus, tembus rekor," kata Hirofumi pada wartawan dalam konferensi pers virtual, Senin (19/4).
"Petugas medis juga dalam keadaan sulit dan kami memutuskan kami perlu memberlakukan masa darurat," tambahnya.
Sebelumnya Menteri Vaksin Jepang Taro Kono mengatakan CEO Pfizer Albert Bourla membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk menambah pasokan vaksin Covid-19. Hal ini disampaikan dalam wawancara yang ditayangkan Fuji TV.
"Mereka menyepakati masalah yang penting," kata Taro Kano, Ahad (18/4) kemarin.
Ia menambahkan detail selanjutnya seperti jadwal pengiriman vaksin akan segera dibahas. Kono tidak mengungkapkan berapa jumlah dosis vaksin yang akan ditambah.
Namun, ia mengatakan pasokan dosis vaksin virus korona Jepang akan aman hingga bulan September ketika Negeri Sakura mulai mengimunisasi semua orang yang berusia di atas 16 tahun. Hingga saat ini regulator Jepang baru menyetujui penggunaan vaksin Pfizer/BioNTech.
Permintaan itu Suga sampaikan dalam sambungan teleponnya dengan Bourla pada Sabtu (17/4) kemarin, di hari ketiga kunjungannya ke Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
