REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC) memprotes ASEAN yang telah mengundang junta militer Myanmar dalam acara pertemuan pemimpin ASEAN, Sabtu.

Dua organisasi tersebut menggelar demonstrasi di dekat lokasi pertemuan yakni kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan, Sabtu siang.

“Kami minta, menuntut kepada ASEAN supaya tidak mengakui junta militer sebagai pemegang kekuasaan,” ungkap Koordinator Advokasi UPC sekaligus koordinator lapangan saat demo, Gugun Muhammad kepada Anadolu Agency, Sabtu.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kita menggelar aksi di depan Masjid Agung Al-Azhar dekat gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Dalam aksinya mereka menolak kedatangan pimpinan Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing yang dianggap tidak sah mewakili Myanmar dalam KTT ASEAN 2021 serta mengutuk atas terjadinya kekerasan yang terjadi di Myanmar. - (Antara/Hafidz Mubarak A)

Gugun meminta agar ASEAN mengakui National Unity Government (NUG) yang dibentuk oleh para penentang kudeta militer 1 Februari lalu, termasuk anggota parlemen yang digulingkan hingga etnis minoritas.

Mereka juga meminta ASEAN untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Myanmar dengan menggunakan segala cara.

Menurut Gugun, negara-negara ASEAN perlu memberlakukan embargo atau memutuskan hubungan dengan bisnis milik militer Myanmar.

“Kemudian mendesak junta militer untuk membebaskan tahanan yang sekarang ditahan oleh pihak militer,” ucap Gugun.

Gugun mengungkapkan, aksi demonstrasi yang diikuti oleh 30 orang tersebut dimulai pada pukul 11.00 WIB dan berakhir pada 11.45 WIB karena dibubarkan paksa oleh polisi.

Bahkan, kata dia, sempat terjadi saling dorong saat polisi membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kita menggelar aksi di depan Masjid Agung Al-Azhar dekat gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Dalam aksinya mereka menolak kedatangan pimpinan Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing yang dianggap tidak sah mewakili Myanmar dalam KTT ASEAN 2021 serta mengutuk atas terjadinya kekerasan yang terjadi di Myanmar. - (Antara/Hafidz Mubarak A)

Menurut Gugun, polisi membubarkan dengan alasan tempat mereka berdemo berada di jalan yang menjadi akses bagi tamu negara menuju tempat pertemuan.

Padahal, kata Gugun, ia dan kawan-kawan berdemo di trotoar dan tidak mengganggu lalu lintas.

“Jadi di dalam negeri menghalang-halangi orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum tapi di luar negeri (Presiden) Jokowi menyampaikan soal demokrasi dan menghargai hak-hak masyarakat sipil, jadi berkebalikan,” kata Gugun.

Para pemimpin negara ASEAN akan membahas soal krisis di Myanmar pasca-kudeta militer dalam pertemuan hari ini. Ketua ASEAN 2021 Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei Darussalam memimpin langsung pertemuan tersebut.

Pertemuan juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, PM Malaysia Muhyiddin Yassin, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Vietnam Pham Minh Chính, PM Kamboja Hun Sen, Menlu Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, dan Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pertemuan pemimpin ASEAN merupakan inisiatif dari Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika