REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjadi presiden AS pertama yang mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa pembantaian orang-orang Armenia pada 1915 merupakan genosida. Pembunuhan itu terjadi di masa-masa memudarnya Kekaisaran Ottoman, cikal bakal Turki modern.
"Kami mengingat kehidupan semua orang yang tewas dalam genosida Armenia era Ottoman dan berkomitmen kembali untuk mencegah kekejaman seperti itu terjadi lagi," ujar Biden dalam pernyataan yang dirilis saat Armenia memperingati dimulainya pembunuhan massal, dikutip laman BBC, Ahad (25/4).
"Dan kami ingat agar kami tetap waspada terhadap pengaruh korosif dari kebencian dalam segala bentuknya," ujarnya menambahkan.
Dia sebelumnya menyambut baik langkah House of Representative AS, yang pada 2019 memberikan suara terbanyak untuk mengakui pembunuhan massal sebagai genosida. Seorang pejabat Biden mengatakan, bahwa keputusan untuk menggunakan istilah itu secara resmi karena pemerintah mengalihkan fokusnya ke hak asasi manusia.
Pada 1981, Presiden Ronald Reagan merujuk pada "genosida Armenia" dalam sebuah proklamasi tentang Holocaust, tetapi presiden lain menghindar dari penggunaan istilah tersebut sejak itu. Pemerintahan pendahulu langsung Biden, Donald Trump, mengatakan, tidak menganggap pembunuhan itu sebagai genosida. Trump malah menyebutnya sebagai "salah satu kekejaman massal terburuk di abad ke-20".
Namun demikian, masalah ini memang sangat sensitif. Sebab Turki mengakui kekejaman, tetapi menolak istilah "genosida".
Seorang pejabat AS mengatakan langkah itu tidak dimaksudkan untuk menyalahkan Turki modern. Namun, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan melalui akun resmi Twitternya, bahwa pemerintahnya tidak akan mengambil pelajaran dari siapa pun tentang sejarah Turki.
Pemerintah AS sebelumnya belum menggunakan istilah itu dalam pernyataan resmi di tengah kekhawatiran akan merusak hubungan dengan Turki, sekutu NATO. Sementara Armenia mengatakan, 1,5 juta orang terbunuh pada 1915-16 dalam upaya untuk memusnahkan kelompok etnis tersebut. Mereka menganggapnya sebagai genosida, dan banyak sejarawan serta pemerintah setuju pembunuhan itu diatur.
Turki menerima bahwa kekejaman telah dilakukan, dan memperkirakan bahwa 300nribu orang tewas. Namun Turki berpendapat tidak ada upaya sistematis untuk menghancurkan orang-orang Kristen Armenia. Menurut Turki banyak Muslim Turki yang tidak bersalah juga tewas dalam kekacauan perang.
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan pernyataan Biden telah "menghormati ingatan" mereka yang telah meninggal. "AS sekali lagi menunjukkan komitmennya yang teguh untuk melindungi hak asasi manusia dan nilai-nilai universal," kata Pashinyan.
Namun kementerian luar negeri Turki menanggapi dengan marah. Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menolak dan mencela dalam istilah terkuat pernyataan itu.
"Itu dibuat di bawah tekanan lingkaran Armenia radikal dan kelompok anti-Turki," kata pernyataan. Turki mengingatkan bahwa langkah itu akan membuka luka yang dalam yang merusak rasa saling percaya dan persahabatan antara AS dan Turki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika