REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- India terus berjuang mengatasi gelombang kedua penularan COVID-19. Semenyata pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berusaha membungkam kritik yang muncul di media sosial.
Pemerintah India mendapat banyak kritikan karena dianggap lengah dan terlalu cepat percaya diri, dengan mengizinkan berbagai kegiatan keagamaan dan politik. Pemerinta India mengiziankan orang berkumpul dalam jumlah besar ketika kasus di India sempat turun ke angka di bawah 10 ribu per hari.
Pemerintah juga dituduh tidak mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kalau ada peningkatan kasus.
Sekarang kasus harian naik selama empat hari berturut-turut, dengan dalam 24 jam terakhir ada 349.691 kasus. India sekarang menjadi negara dengan kasus penularan tertinggi di dunia.
Dalam sebulan terakhir saja, angka kasus setiap hari naik delapan kali lipat sementara angka kematian naik 10 kali lipat.
Setiap menit empat orang meninggal
Negeri dengan penduduk 1,3 miliar orang tersebut sekarang sudah mencatat 16,96 juta kasus, dan 192.311 kematian.
Dalam 24 jam terakhir, menurut data dari Departemen Kesehatan yang meninggal sebanyak 2.767 orang. Namun para pakar mengatakan jumlah sebenarnya yang meninggal mungkin lebih banyak lagi.
Para pakar mengatakan adanya varian yang lebih cepat menular, termasuk yang banyak beredar di India bernama B.1.617 juga menjadi salah satu sebab meningkatnya kasus dengan cepat.
Para dokter di Institut Kedokteran India di Delhi mengatakan sekarang ini setiap pasien COVID menularkan ke sampai 9-10 orang. Sementara tahun lalu hanya menularkan ke 4 orang saja.
Di ibukota India New Delhi, diperkirakan setiap empat menit ada yang meninggal karena COVID-19.
Usaha membungkam kritik
Hari Sabtu, Twitter mematuhi permintaan India dengan mencegah setiap pemakai media sosial di India melihat lebih dari 50 cuitan yang mengkritik bagaimana pemerintah menangani pandemi.
Cuitan yang mendapat pembatasan adalah yang berasal dari pihak oposisi yang bersifat kritis terhadap PM Modi, para wartawan dan warga India biasa.
Juru bicara Twitter mengatakan mereka memiliki kuasa "untuk membatasi cuitan untuk beredar di India saja" bila perusahaan itu beranggapan bahwa isi cuitan "ilegal menurut sistem hukum yang ada".
Perusahaan itu mengatakan mengambil tindakan karena permintaan dari pemerintah dan memberitahu kepada mereka yang mendapatkan pembatasan.
Kementerian Teknologi Informasi India tidak memberikan jawaban ketika dihubungi. Namun meski ada pembatasan, gambar-gambar mengerikan mengenai suasana rumah sakit dan tempat-tempat kremasi beredar luas di Twitter, dan juga seruan permintaan bantuan.
Virus menelan orang seperti monster...
Ikuti Whatsapp Channel Republika