REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Lebanon meminta Arab Saudi mempertimbangkan kembali larangan impor produk-produk dari Beirut, menyusul terjadinya peningkatan penyelundupan narkoba. Pemerintah Lebanon menugaskan menteri dalam negeri berkoordinasi dengan kerajaan, untuk mengungkap pelakunya.
Pemerintah juga meminta jaksa penuntut umum Lebanon untuk melanjutkan penyelidikan tentang masalah tersebut. Pemerintah akan memberikan hasil penyelidikan kepada para pejabat Saudi.
Presiden Lebanon Michel Aoun sebelumnya meminta pasukan keamanan Lebanon untuk meningkatkan operasi melawan penyelundupan. Sementara Perdana Menteri Hassan Diab mengatakan, Lebanon siap untuk memerangi jaringan perdagangan manusia dengan Arab Saudi.
"Kami yakin bahwa Arab Saudi dan semua negara Teluk tahu betul bahwa larangan produk Lebanon tidak akan menghentikan penyelundupan narkoba dan (bahwa) kerja sama di antara kami akan membantu menghentikan jaringan ini," kata Diab.
Arab Saudi menangguhkan impor buah dan sayuran dari Lebanon. Saudi mengatakan, pengiriman buah dan sayuran dari Lebanon diduga ditunggangi untuk penyelundupan narkoba.
Saudi menuduh Beirut tidak bertindak atas dugaan penyelundupan narkoba melalui impor buah dan sayuran. Keputusan penangguhan impor oleh Saudi merupakan pukulan bagi Lebanon, yang menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak perang saudara 1975-1990. Kementerian Pertanian Lebanon mengatakan, langkah itu adalah kerugian besar bagi ekspor pertanian Beirut ke Saudi yang bernilai mencapai 24 juta dolar AS setahun.
"Pihak berwenang telah memperhatikan peningkatan aktivitas penyelundupan narkoba yang menargetkan kerajaan dari Lebanon, terutama dalam pengiriman sayuran dan buah-buahan," kata Kementerian Dalam Negeri Saudi, dilansir Aljazirah.
Riyadh akan melarang masuk atau transit produk buah-buahan dan sayuran dari Lebanon mulai Ahad pada pukul 9 pagi waktu setempat. Pembatasan akan tetap berlaku sampai Lebanon memberikan jaminan yang cukup dan dapat diandalkan, untuk mengakhiri operasi penyelundupan sistematis yang menargetkan kerajaan Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika