Menurut laporan, terdapat hingga 1,5 juta orang Armenia yang sebenarnya kehilangan nyawa akibat penganiayaan selama periode satu tahun itu. Meski demikian, Turki dengan tegas menolak mengklasifikasikan insiden itu sebagai genosida, dengan mengatakan bahwa baik orang Armenia maupun Turki terbunuh dalam perselisihan sipil yang terjadi ketika orang-orang Armenia bangkit melawan penguasa Ottoman dan memihak pasukan Rusia yang menyerang.
"Kami menghormati cerita mereka. Kami melihat rasa sakit itu. Kami menegaskan sejarah. Kami melakukan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa apa yang terjadi tidak pernah terulang," kata Biden menjelaskan dalam pernyataan itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan bahwa pengakuan atas genosida yang terjadi di era Kekaisaran Ottoman pada 1915 oleh Biden adalah bagian dari masalah keamanan yang terjadi di negara itu, pascakonflik di Nagorno-Karabakh dengan melibatkan Azerbaijan pada tahun lalu.
“Pengakuan genosida adalah masalah kebenaran, keadilan historis, dan keamanan bagi Republik Armenia, terutama terkait peristiwa yang terjadi di wilayah kami tahun lalu," ujar Pashinyan dalam sebuah pernyataan yang ditulis melalui surat kepada Biden dan dipublikasikan dalam situs perdana menteri pada Ahad (25/4).
Pashinyan mengaitkan pengakuan genosida tersebut dengan insiden pertempuran yang terjadi di Nagorno-Karabakh antara pasukan Armenia dan Azerbaijan pada tahun lalu. Konflik dihentikan dengan kesepakatan yang ditengahi oleh Rusia pada November 2020. Namun, hal ini dinilai lebih memberi keuntungan bagi Azerbaijan yang didukung oleh Turki sebagai sekutu dekatnya.
