REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) menolak melakukan dialog dengan junta Myanmar sebelum membebaskan tahanan politik. Dorongan dialog telah dilakukan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menyelesaikan krisis di negara itu sejak kudeta 1 Februari.

"Sebelum dialog konstruktif dapat dilakukan, bagaimanapun, harus ada pembebasan tanpa syarat dari tahanan politik termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Menteri Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan.

NUG mengatakan, ASEAN juga harus terlibat dengannya sebagai wakil rakyat yang sah. ASEAN tidak mengundang perwakilan dari pemerintahan yang digulingkan oleh Suu Kyi. Junta pun telah menolak untuk menerima proposal untuk menyelesaikan krisis yang muncul dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN akhir pekan lalu yang dihadiri oleh Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing.

Junta kemudian mengatakan akan memberikan pertimbangan hati-hati terhadap saran-saran ASEAN, termasuk menunjuk seorang utusan untuk mengunjungi Myanmar ketika situasi kembali stabil. Permintaan itu akan dilakukan dengan syarat bahwa rekomendasi ASEAN memfasilitasi peta jalan junta dan melayani kepentingan negara.

Aktivis sebelumnya mengkritik rencana itu, mengatakan itu membantu melegitimasi junta dan jauh dari tuntutan. Secara khusus, permintaan itu tidak menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya. Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik mengatakan lebih dari 3.400 orang telah ditahan karena menentang kudeta.

Protes pro-demokrasi telah terjadi di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri sejak kudeta. Militer telah menindak dengan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa, menewaskan lebih dari 750 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika