REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand mengambil langkah tambahan untuk menghentikan wabah virus corona, dengan memberlakukan aturan nasional berupa kewajiban memakai masker di tempat umum dan melarang warganya makan di restoran di Ibu Kota Bangkok.
"Ini bukan karantina, bukan jam malam, tetapi kami meminta kerja sama Anda," kata juru bicara satuan tugas penanganan virus corona Thailand, Taweesin Wisanuyothin, dalam sebuah pengarahan, Kamis (29/4).
Masker banyak dipakai di Thailand tetapi perintah baru, untuk mewajibkan penggunaannya, keluar beberapa hari setelah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha didenda 190 dolar AS (sekitar Rp 2,7 juta) karena tidak memakai masker dalam sebuah pertemuan. Taman, pusat olahraga, bioskop, bar, restoran, pusat penitipan anak, dan sekolah telah ditutup di Bangkok, yang dinilai sebagai pusat wabah. Perjalanan yang tidak penting dari ibu kota Thailand tersebut juga tidak disarankan.
Transportasi umum masih beroperasi dan mal tetap buka, tetapi waktu operasionalnya dipersingkat. Kementerian Keuangan Thailand pada Kamis (29/4) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kedatangan wisatawan karena wabah tersebut. Sebanyak 34.707 kasus virus corona dan 94 kematian telah dilaporkan sepanjang bulan April, sehingga total infeksi menjadi 63.570 kasus, dengan 188 kematian. Wabah itu termasuk varian B.1.1.7 yang sangat mudah ditularkan, dan disebut sebagai penyebab penularan di banyak negara.
Thailand belum memulai upaya imunisasi massal, tetapi telah meningkatkan upaya untuk mengamankan pasokan guna menambah hingga 2,5 juta dosis vaksin yang telah diterima dari Sinovac Biotech dan 61 juta suntikan vaksin AstraZeneca yang diproduksi di dalam negeri. Pemerintah juga membidik vaksin Covid-19 Sinopharm, Moderna, Bharat Biotech India, dan Johnson and Johnson dengan tujuan menginokulasi 70 persen populasi Thailand, ujar Taweesin. Negara itu sedang dalam pembicaraan untuk membeli vaksin Pfizer dan Sputnik V Rusia.
Baca juga : Waspada, Tren Kematian Covid-19 Indonesia Meningkat
Ikuti Whatsapp Channel Republika