Prancis akan Jual 30 Jet Tempur ke Mesir

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir telah menandatangani kontrak dengan Prancis untuk membeli 30 jet tempur Rafale. Hal itu dikatakan kementerian pertahanannya dalam sebuah pernyataan pada Selasa pagi (4/5).

Menurut laman investigasi Disclose pada Senin (3/5), kontrak itu tertuang dalam kesepakatan yang bernilai 3,75 miliar euro (Rp 65,1 triliun). Presiden Emmanuel Macron mengatakan pada Desember dia tidak akan menjual senjata ke Mesir atas dasar pertimbangan pada hak asasi manusia karena dia tidak ingin melemahkan kemampuan Kairo untuk melawan terorisme di kawasan itu.

Baca Juga

Pernyataan itu memicu kemarahan para kritikus. Kementerian pertahanan Mesir mengatakan kesepakatan itu akan dibiayai melalui pinjaman yang akan dibayar kembali selama setidaknya 10 tahun, tetapi tidak mengungkapkan nilai kesepakatan atau rincian lebih lanjut.

Mengutip dokumen rahasia, Disclose mengatakan kesepakatan itu telah diteken pada akhir April dan dapat dijamin kepastiannya pada Selasa ketika delegasi Mesir tiba di Paris. Kesepakatan ini akan menjadi dorongan lebih lanjut untuk pesawat tempur buatan Dassault setelah kesepakatan 2,5 miliar euro (Rp 43,5 triliun) diselesaikan pada Januari untuk penjualan 18 Rafale ke Yunani.

Kesepakatan Mesir juga dilaporkan mencakup kontrak untuk penyedia rudal MBDA dan penyedia peralatan Safran Electronics & Defense yang bernilai 200 juta euro (Rp3,4 triliun) lagi.Kementerian keuangan, luar negeri, dan angkatan bersenjata Prancis belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Prancis adalah pemasok senjata utama ke Mesir antara 2013-2017, termasuk penjualan 24 pesawat tempur dengan opsi 12 lagi. Kontrak-kontrak itu telah selesai, termasuk kesepakatan untuk lebih banyak jet Rafale dan kapal perang yang telah berada pada tahap lanjutan.

Para diplomat mengatakan penjualan senjata Prancis ke Mesir sangat berkaitan dengan masalah pembiayaan karena kekhawatiran tentang kemampuan jangka panjang Kairo untuk membayar kembali pinjaman yang dijaminkan yang didukung negara, daripada kekhawatiran Paris atas situasi hak asasi manusia di Mesir.