REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI— Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tiga pejabat negara Turki melakukan kunjungan resmi ke ibu kota Libya, Tripoli.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Mevlut Cavusoglu bersama dengan Menteri Pertahanan Hulusi Akar, serta Direktur Organisasi Intelijen Nasional Hakan Fidan tiba di Tripoli pada Senin (3/5) waktu setempat.
"Dalam kunjungan tersebut akan dibahas masalah bilateral dan regional," kata Kementerian Luar Negeri Turki dikutip laman Anadolu Agency, Selasa (4/5).
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional melalui Twitternya menyebutkan, bahwa Kepala Staf Umum Yasar Guler juga menjadi bagian daria delegasi yang hadir tersebut. Turki menegaskan kembali pentingnya integritas, kedaulatan dan persatuan politik di Libya dalam kunjungan tingkat tinggi tersebut.
"Kami mementingkan pelestarian integritas, kedaulatan, kemerdekaan, dan persatuan politik Libya," kata Cavusoglu dikutip laman Daily Sabah.
Menlu menegaskan kembali bahwa Turki selalu mendukung rakyat Libya dan pemerintah mereka yang sah selama masa-masa sulit mereka. "Dalam menghadapi serangan di Tripoli, pemerintah Libya yang sah mengundang beberapa negara, termasuk kami. Hanya Turki yang menjawab menyetujui panggilan ini," ujar Cavusoglu.
Dia juga menyatakan bahwa dukungan Turki untuk Libya berdasarkan kesepakatan kerja sama keamanan dan militer mencegah perang saudara dan tragedi kemanusiaan. Dua diplomat teratas, kata Cavusoglu, membahas kerja sama ekonomi, investasi di Libya, dan hubungan perdagangan bilateral, hingga membahas kembalinya sektor swasta Turki ke Libya.
Sementara itu, Menlu Libya Najla al-Mangoush menekankan pentingnya kontribusi Turki untuk mengakhiri pertempuran dan stabilisasi gencatan senjata di seluruh negeri. Dia mencatat bahwa mereka meminta Turki untuk bekerja sama atas penarikan pasukan asing dan tentara bayaran dari negara itu, untuk membantu mendukung gencatan senjata selama tujuh bulan.
"Kami meminta Turki untuk bekerja sama dengan kami untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan asing dan tentara bayaran, untuk menjaga kedaulatan," tutur al-Mangoush.
Dipilih melalui proses yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintahan sementara baru Libya, Pemerintah Persatuan Nasional (GNU), dilantik pada 15 Maret, dibentuk dari dua kelompok politik saingan yang telah menguasai wilayah timur dan barat. Dari situ mereka berupaya menyelesaikan transisi kekuasaan yang mulus. setelah satu dekade kekacauan yang hebat.
Pemerintahan sementara baru, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, akan memimpin negara itu ke pemilihan umum pada Desember. Turki telah mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli yang diakui secara internasional melawan pasukan pemberontak Jenderal Khalifa Haftar yang berbasis di timur, yang didukung Rusia, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Prancis.
Warga Libya berharap proses baru itu akan mengakhiri perang saudara selama bertahun-tahun yang telah melanda negara itu sejak penggulingan dan pembunuhan orang kuat Moammar Gadhafi pada 2011. Cavusoglu dan delegasi juga bertemu dengan Dbeibah, kepala Dewan Kepresidenan Libya, Mohammad Younes Menfi dan pejabat lainnya.
Sumber: Anadoluagency, dailysabah
Ikuti Whatsapp Channel Republika