REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina menolak larangan tahunan untuk memancing di Laut Cina Selatan yang diterapkan China. Manila mendorong para nelayan Filipina untuk tetap mencari ikan di perairan di wilayah mereka.
Sejak 1999 China menerapkan larangan nelayan memancing di Laut China Selatan dari 1 Mei hingga 16 Agustus. Larangan itu mencakup wilayah di Laut China Selatan dan perairan lepas China lainnya. "Larangan memancing tidak berlaku untuk nelayan kami," kata Gugus Tugas Laut Cina Selatan Filipina dalam pernyataannya, Rabu (5/5).
Gugus tugas menentang China memberlakukan larangan itu di wilayah dan yurisdiksi Filipina. "Nelayan-nelayan kami didorong untuk keluar dan memancing di perairan kami di WPS (Laut Filipina Barat)," tambah Gugus Tugas.
Kedutaan Besar China di Manila tidak menjawab permintaan komentar mengenai hal ini. Sudah lama Manila yang menyebut Laut China Selatan sebagai Laut Filipina Barat berselisih dengan Beijing mengenai perairan tersebut.
Pengadilan internasional tahun 2016 membantah klaim Cnina, tapi Beijing menolak putusan tersebut. Ketegangan antara China dan Filipina baru-baru ini semakin memanas setelah Manila menunduh Beijing menerobos masuk ke perairan mereka.
Filipina mengajukan protes diplomatik ke China atas apa yang mereka sebut kehadiran 'ilegal' kapal-kapal China di perairan mereka. Manila yakin kapal-kapal itu diawaki anggota milisi China.
Diplomat China mengatakan kapal-kapal tersebut hanya berlabuh sebentar untuk menghadiri cuaca buruk dan tidak ada anggota milisi di dalamnya. Gugus Tugas Laut Cina Selatan Filipina mengatakan pada 27 April lalu mereka menemukan tujuh 'milisi maritim Cina' di beting Sabina di kepulauan Spratly yang disengketakan.
Kapal-kapal tersebut menarik diri setelah di hampir Penjaga Pantai Filipina. Lima kapal itu kembali dua hari kemudian tapi langsung pergi setelah kembali dihampiri penjaga pantai Filipina. Beting Sabina terletak 130 mil sebelah barat Pulah Palawan milik Filipina.
"Filipina tidak akan mundur dalam mempertahankan kepentingan nasional, warisan dan kedaulatan kami," kata gugus tugas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika