REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras serangan militer Israel yang kembali digencarkan ke Masjid Al Aqsa. Padahal masyarakat di sana tengah menjalankan ibadah di 10 hari terakhir Ramadhan.
"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengutuk kebiadaban, kekejaman negara apartheid Israel terhadap Rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat serta penodaan kesucian bulan Ramadan dan Masjid Al Aqsa kiblat pertama umat Islam," ujar Kharis lewat keterangan tertulisnya, Selasa (11/5).
Ia meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait tindakan militer Israel tersebut. Padahal, terdapat 15 Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terkait Yerusalem dan satu resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah.
"Kita minta PBB agar melindungi rakyat Palestina dari kesewenangan rezim zionis penjajah. Kalau perlu PBB mengirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis membunuh rakyat Palestina," ujar Kharis.
Penggalangan dana bagi masyarakat Palestina juga dinilai perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Masyarakat Indonesia juga dapat memberi bantuan material dan spiritual melalui lembaga resmi untuk meringankan beban korban serangan Israel.
"Di samping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perlu langkah bersama menggalang solidaritas dan sebagai rakyat Indonesia kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong rakyat Palestina," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Aksi penyerbuan polisi Israel atas puluhan ribu jamaah Masjid Al Aqsa sepanjang akhir pekan lalu memicu kecaman dari berbagai belahan dunia. Sejauh ini, insiden yang berlanjut hingga Ahad (9/5) pagi itu telah menyebabkan sekitar 300 warga Palestina terluka.
“Indonesia mengecam pengusiran paksa enam warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Indonesia juga mengecam tindak kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah Masjid Al Aqsa yang menyebabkan ratusan korban luka-luka dan melukai perasaan umat Muslim,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia dalam pernyataan pada Sabtu (8/5).
Indonesia menekankan, pengusiran paksa dan tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949.
“Mendesak masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk menghentikan langkah pengusiran paksa warga Palestina dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil,” kata Kemenlu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika