REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hingga 65 hari sebelum Olimpiade Tokyo dimulai dan meningkatnya seruan agar pesta olahraga sedunia itu dibatalkan, tenaga medis di kota-kota besar Jepang yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 masih kurang dari 30 persen. Akan tetapi, tiga bulan setelah diserukannya vaksinasi Covid-19 di Jepang, kurang dari 40 persen dari seluruh pekerja medis di negara sakura itu belum sepenuhnya mendapatkan suntikan vaksin.
Masalah tersebut terutama terlihat di kota tuan rumah Olimpiade Tokyo dan pusat populasi besar lainnya. Di sana tingkat pekerja medis yang sudah divaksinasi penuh kurang dari 30 persen.
Sebagian besar pasokan vaksin terkonsentrasi di rumah sakit besar dan ada masalah dalam sistem reservasi untuk staf medis, demikian laporan dikutip dari Reuters, Rabu. Vaksinasi yang lambat untuk dokter dan perawat sudah menjadi salah satu keluhan yang disampaikan oleh kelompok medis yang menentang penyelenggaraan Olimpiade.
Pada saat yang sama juga Jepang terus berjuang untuk menahan lonjakan infeksi. Pemerintah menargetkan pemberian vaksin terhadap sebagian besar dari 36 juta penduduknya yang berusia di atas 65 tahun pada akhir Juli.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan sekitar satu juta suntikan dalam satu hari atau sekitar tiga kali lebih cepat dari proses vaksinasi yang berlangsung saat ini. Sejauh ini, hanya 3,7 persen dari 126 juta penduduk Jepang yang mendapatkan setidaknya satu suntikan vaksin Covid-19. Angka itu termasuk yang terendah di antara negara-negara kaya lainnya di dunia.
Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah Jepang adalah minimnya pasokan vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer/BioNTech. Vaksin itu adalah satu-satunya vaksin yang sejauh ini disetujui oleh regulator.
Penyuntikan vaksin Pfizer telah meningkat secara dramatis pada bulan Mei. Pemerintah diharapkan dapat segera menyetujui vaksin lainnya yakni Moderna pada pekan ini untuk digunakan di pusat vaksinasi massal. Selain itu, vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca juga sedang dipertimbangkan oleh regulator domestik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika