REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan udara ke Jalur Gaza pada Rabu (19/5). Upaya diplomatik untuk melakukan gencatan senjata sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, dengan kerusakan secara luas di wilayah Palestina dan korban jiwa yang terus berjatuhan.
Dalam serangan udara yang diluncurkan Israel di Jalur Gaza, hampir 450 bangunan di wilayah ini telah hancur ataupun rusak parah. Termasuk di antaranya adalah enam rumah sakit dan sembilan pusat kesehatan perawatan primer.
Badan kemanusiaan PBB mengatakan lebih dari 52 ribu warga Palestina telah mengungsi. Kerusakan akibat serangan udara termasuk terbentuknya kawah besar di tanah dan tumpukan puing di daerah pesisir.
Dilansir Times Live, Israel, yang menyalahkan permusuhan terbaru pada Hamas, mengatakan pihaknya mengeluarkan peringatan untuk mengevakuasi bangunan yang akan ditembaki. Tak hanya itu, pihaknya mengklaim bahwa hanya menyerang apa yang dianggap sebagai target militer.
Prancis telah menyerukan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan tersebut. Para diplomat mengatakan Amerika Serikat (AS) mengatakan kepada Dewan bahwa pernyataan publik saat ini tidak akan membantu menenangkan krisis.
“Tujuan kami adalah mengakhiri konflik ini. Kami akan mengevaluasi hari demi hari apa pendekatan yang tepat. Diskusi di belakang layar yang tenang dan intensif secara taktis merupakan pendekatan kami saat ini, ” ujar sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki.
Mesir dan mediator PBB juga meningkatkan upaya diplomatik. Sidang Umum PBB pada Kamis (20/5) juga akan membahas situasi kekerasan antara Palestina dan Israel.
Berita Israel N12 TV, mengutip sumber-sumber Palestina, melaporkan bahwa Mesir telah mengusulkan agar pertempuran Israel-Gaza diakhiri pada Kamis (20/5) pagi waktu setempat.
Ezzat El-Reshiq, seorang anggota biro politik Hamas yang berbasis di Qatar, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa laporan bahwa mereka telah menyetujui gencatan senjata semacam itu tidak benar.
Sumber: timeslive
Ikuti Whatsapp Channel Republika