Jumat 21 May 2021 13:41 WIB

Indonesia Minta Dukungan PBB dalam Kekacauan di Myanmar

PBB diminta menggunakan pengaruhnya pada pihak yang terkait di Myanmar

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih

Foto: EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING

Demonstran memegang plakat yang menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan, selama protes melawan kudeta militer Myanmar, di Yangon, Myanmar, 22 Februari 2021. Bisnis ditutup dan ribuan demonstran anti-kudeta turun ke jalan untuk pemogokan umum nasional yang dijuluki Pemberontakan 22222 atau Lima Dua, mengacu pada tanggal, 22 Februari 2021, meskipun junta militer memperingatkan tentang kekuatan yang mematikan.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi meminta dukungan Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas masalah Myanmar. Isu ini disampaikan setelah penyelenggaran Sidang Majelis Umum di Amerika Serikat pada Kamis (20/5).

"Saya sampaikan upaya yang dilakukan ASEAN untuk segera menghentikan kekerasan dan mengembalikan demokrasi di Myanmar termasuk ALM yang menghasilkan five points consensus. ASEAN saat ini sedang fokus pada implementasi lima poin hasil ALM tersebut," ujar Retno merujuk pada ASEAN Leaders' Meeting yang diadakan di Jakarta bulan lalu.

Baca Juga

Retno telah meminta Presiden DK PBB dan Presiden Majelis Umum PBB untuk memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). PBB pun diminta menggunakan pengaruhnya kepada pihak yang terkait di Myanmar agar menerima fasilitasi ASEAN dalam menyelesaikan masalah di Myanmar.

Menurut Retno, Presiden DK PBB dan Presiden Majelis Umum PBB pun menyatakan dukungan kepada ASEAN, termasuk melaksanakan five points of consensus dari ALM. "Terkait pembahasan isu Myanmar di PBB, baik Presiden MU PBB maupun Presiden DK sampaikan apresiasi tinggi kepada kepemimpinan Indonesia dalam mencoba mencari jalan bagi penyelesaian krisis politik di Myanmar," kata Retno.

Isi lima konsesus yang telah disepakati menyatakan kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kemudian, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus ada untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat Myanmar.

Poin lainnya menyatakan utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Namun beberapa waktu lalu, pemerintah junta Myanmar telah menolak permintaan perwakilan ASEAN untuk mengunjungi Myanmar. Negara yang kini dipimpin oleh Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing ini menyatakan akan menunggu kondisi negara yang lebih kondusif terlebih dahulu.

"Hanya setelah kami mencapai tingkat keamanan dan stabilitas tertentu, kami akan bekerja sama mengenai utusan itu," ujar juru bicara dewan militer, Mayor Kaung Htet San, mengatakan dalam pengarahan yang disiarkan televisi pada awal Mei.

Ikuti Whatsapp Channel Republika