REPUBLIKA.CO.ID,YANGON--Federasi Guru Myanmar mengatakan pemerintah militer memberhentikan sementara 125 ribu lebih guru yang ikut gerakan perlawanan sipil menentang kudeta 1 Februari lalu. Langkah ini dilakukan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Sejumlah guru dan orang tua murid memboikot tahun ajaran tahun ini sebagai bagian dari upaya melumpuhkan negara. Upaya rakyat menentang kudeta yang menghentikan proses demokratisasi di Myanmar.
Pejabat Federasi Guru Myanmar yang tak bersedia disebutkan namanya karena khawatir diserang pemerintah mengatakan, Sabtu (22/5) kemarin pemerintah militer memberhentikan 125.900 guru. Pejabat itu sudah masuk dalam daftar orang yang didakwa junta.
Data terbaru yang diambil dua tahun yang lalu menunjukkan Myanmar memiliki 430 ribu guru sekolah. Pejabat itu mengatakan langkah ini hanya ancaman agar bersedia kembali bekerja.
"Bila mereka memang memecat orang-orang ini, maka seluruh sistem akan terhenti," kata pejabat yang juga seorang guru itu, Ahad (23/5).
Pejabat tersebut menambahkan ia telah diberitahu dakwaannya akan dicabut bila ia bersedia kembali mengajar. Juru bicara Departemen Pendidikan Negara Asia Tenggara itu belum dapat dimintai komentar.
Surat kabar yang dikuasai pemerintah Global New Light of Myanmar meminta guru dan siswa-siswi kembali ke sekolah agar sistem pendidikan dalam kembali berjalan. Selain pendidikan, sektor kesehatan dan seluruh sektor swasta maupun pemerintah di Myanmar juga terhenti sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih.
Organisasi guru mengatakan sekitar 19.500 staf universitas juga diberhentikan sementara. Pendaftaraan tahun ajaran yang dimulai bulan Juni mulai dibuka pekan depan. Tetapi sejumlah orang tua murid mengatakan mereka berencana membiarkan anak-anak mereka tidak bersekolah.
"Saya tidak akan mendaftarkan putri saya, karena saya tidak ingin memberinya pendidikan dari diktaktor militer, saya juga khawatir dengan keselamatannya," kata Myint yang memiliki putri berusia 14 tahun.
Para siswa-siswi yang menjadi garda depan unjuk rasa harian mengatakan mereka berencana memboikot proses belajar mengajar. "Saya tidak akan kembali ke sekolah bila kami tidak mendapatkan demokrasi kami kembali," kata Lwin yang berusia 18 tahun.
Sistem pendidikan Myanmar sudah menjadi yang terburuk di kawasan. Berdasarkan survei global tahun lalu negara itu berada di peringkat 92 dari 93 negara.
Walaupun pemerintah Suu Kyi berusaha meningkatkan pendidikan tapi anggaran untuk pendidikan kurang 2 persen dari produk domestik bruto. Data Bank Dunia menunjukkan anggaran pendidikan Myanmar terendah di dunia.
Pemerintah tandingan yang didirikan untuk melawan junta, National Unity Government mengatakan akan memberikan semua yang dapat mereka berikan untuk mendukung para guru dan siswa-siswi. Mereka meminta pendonor asing berhenti memberikan bantuan pada Kementerian Pendidikan yang kini dikuasai militer.
"Kami akan bekerja sama dengan pendidik Myanmar yang menolak mendukung militer yang kejam, guru-guru hebat dan berani ini tidak akan pernah ditinggalkan," kata juru bicara National Unity Government, Sasa. n Lintar Satria/Reuters
Ikuti Whatsapp Channel Republika