REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Pemimpin-pemimpin Uni Eropa akan berdebat bagaimana mereka berbagi upaya dan biaya untuk masa depan rendah karbon. Pertemuan Selasa (25/5) ini akan menentukan kebijakan perubahan iklim Uni Eropa di masa mendatang.
Komisi Eksekutif Uni Eropa akan mempublikasikan proposal kebijakan perubahan iklim pada bulan Juli mendatang. Termasuk reformasi pasar karbon dan standar karbon dioksida yang lebih ketat untuk mobil. Proposal itu membutuhkan persetujuan dari 27 negara anggota Uni Eropa.
Para kepala negara akan membahas bagaimana Uni Eropa mencapai target baru yang disepakati bulan lalu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 55 persen pada tahun 2030 dibandingkan tahun 1990. Target sebelumnya 40 persen.
Pertemuan itu akan menjelaskan perubahan kebijakan yang mungkin akan diterima pemerintah-pemerintah negara Uni Eropa. Rancangan kesimpulan pertemuan serupa dengan rancangan sebelumnya.
Dalam rancangan tersebut terlihat pemimpin-pemimpin Uni Eropa akan meminta Komisi Uni Eropa menjaga sistem yang menetapkan pemotongan emisi berdasarkan Produk Domestik Bruto. Pemerintah sejumlah negara telah mengatakan akan mendukung proposal ini.
"Kami bisa hidup dengan itu," kata seorang pejabat dari negara kaya yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Pejabat pemerintah Polandia mengatakan pendekatan yang berbeda artinya meningkatkan ambisi. Sehingga pencapaian akan membebani negara-negara yang lebih miskin.
Sistem yang menetapkan target pemotongan emisi berdasarkan PDB belum berlaku bagi pasar karbon Uni Eropa. Seperti jalur transportasi dan pemanas di gedung-gedung. Sistem ini membuat negara-negara miskin memiliki target yang lebih rendah.
Negara-negara kaya lebih tinggi untuk memastikan pemotongan emisi di tempat yang paling efektif. Tetapi berdasarkan rencana perubahan iklim Uni Eropa yang baru target-targetnya harus lebih ketat. Pertemuan Selasa ini juga akan membahas bagaimana membiayai rencana ini.
Rancangan kesimpulan pertemuan ini menyebutkan Komisi Uni Eropa harus memberikan 'pemeriksaan mendalam' dampak sosial dan ekonomi proposal perubahan iklim mereka. Hal ini mencerminkan kekhawatiran sejumlah negara rencana tersebut dapat merugikan negara miskin.
Pejabat pemerintah sejumlah negara mengatakan mereka khawatir rencana Komisi Uni Eropa untuk menerapkan tarif CO2 pada transportasi dan pemanas dapat berdampak buruk pada masyarakat pendapatan rendah. Terutama bila harga bahan bakar dinaikan tanpa ada kompensasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika