Hong Kong adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mendapatkan dosis vaksin lebih dari cukup untuk seluruh populasi yang berjumlah 7,5 juta orang. Namun, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena "membasmi" perbedaan pendapat dan banyaknya informasi salah tersebar di internet, menyebabkan keraguan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19.

Pada Selasa (25/05), seorang anggota satuan tugas vaksin pemerintah memperingatkan bahwa warga Hong Kong "hanya memiliki waktu tiga bulan" sebelum batch pertama vaksin Pfizer-BioNTech kedaluwarsa. "Semua vaksin memiliki tanggal kedaluwarsa," kata Thomas Tsang, mantan pengawas Pusat Perlindungan Kesehatan, kepada radio RTHK.

"Mereka tidak dapat digunakan setelah tanggal kedaluwarsa dan pusat vaksinasi untuk BioNTech, menurut rencana saat ini, akan berhenti beroperasi setelah September 2021," tambahnya.

Dosis vaksin yang melimpah

Hong Kong membeli masing-masing 7,5 juta dosis vaksin Pfizer-BioNTech dan Sinovac Cina, yang terakhir ini belum disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Mereka juga memesan 7,5 juta dosis suntikan AstraZeneca, tetapi kesepakatan itu dibatalkan pada awal 2021 karena pihak berwenang berencana mengalokasikan anggaran untuk membeli vaksin generasi kedua tahun depan.

Sejauh ini hanya 19 persen populasi yang telah menerima satu dosis vaksin, sementara 14 persen lainnya telah menerima dua dosis.

Hibah ke negara lain

Keragu-raguan juga membayangi tenaga medis. Pada awal bulan ini, Otoritas Rumah Sakit Hong Kong mengungkapkan hanya sepertiga dari stafnya yang mengambil kesempatan untuk divaksinasi.

Saat ini ada jutaan dosis Pfizer-BioNTech yang tidak terpakai, yang harus disimpan pada suhu sangat rendah dan hanya dapat disimpan selama enam bulan. Sebanyak 3.263.000 dosis vaksin Pfizer-BioNTech telah dikirim ke Hong Kong, tetapi hanya 1.231.600 yang telah terpakai.

Beberapa pekan terakhir, sejumlah politisi Hong Kong telah menyarankan kota tersebut untuk mengirim vaksin yang tidak terpakai ke luar negeri.

Kepercayaan publik pada pemerintah Hong Kong berada pada titik terendah dalam sejarah sejak Beijing dan otoritas lokal menghukum siapapun yang berbeda pendapat.

ha/hp (AFP)

Ikuti Whatsapp Channel Republika